Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia berharap Indonesia National Single Window menjadi satuan kerja yang bersifat independen dan mampu menyelesaikan masalah dwelling time secara komprehensif.
Ketua Umum Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi mengatakan pemain di sektor logistik pada dasarnya menginginkan agar satuan kerja ini bersifat independen atau tidak berada di bawah lembaga atau kementerian apapun.
“Kalau di bawah kementerian nanti ada target-target lagi,” ungkapnya, Selasa (5/8/2015).
Dia menambahkan keberadaan INSW diharapkan bisa mempersatukan semua menghubungkan kementerian dan lembaga (K/L) yang selama ini belum terintegrasi dalam proses pre-clearance. Tidak hanya pre clearance, ALFI mengingatkan INSW juga harus membereskan masalah dwelling time di custom dan post clearance, sebagai penentu dwelling time.
ALFI sendiri menekankan penyelesaian harus memperhatikan harmonisasi regulasi, infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, ego sektoral, keberadaan dan lembaga independen.
Untuk menjalankannya, Yukki menilai hanya ada dua hal yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengatur masalah dwelling time ini, yaitu kemauan dan payung hukum yang jelas.
Selama ini, Dia melihat masalah payung hukum yang jelas ini telah banyak menimbulkan masalah baik di pelabuhan maupun di sektor logistik secara menyeluruh.
“Tidak jelas, jadi tidak aneh kalau banyak masalah,” ungkapnya. Bagi pengusaha, masalah ketidakjelasan regulasi dan birokrasi yang berlapis akhirnya menimbulkan kendala.
Dia menambahkan masalah biaya tinggi logistik nasional bukan hanya terletak pada biaya operasional tetapi juga waktu dari pengurusan birokrasi yang lahir dari friksi di regulasi.
ALFI juga menghimbau pemerintah untuk memperhatikan masalah logistik bukan semata mengenai dwelling time yang berkaitan dengan importasi, tetapi melihat sistem rantai pasok nasional yang juga menciptakan disparitas harga di antar wilayah RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
