Bisnis.com,JAKARTA - Pengusaha menilai rencana penghapusan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah dan penaikan pajak penghasilan (PPh) 22 khususnya pada barang elektronik serta mebel dan furnitur akan meningkatkan pertumbuhan serta daya saing industri dalam negeri.
Ali Soebroto Oentaryo, Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), mengatakan penaikan PPh 22 untuk barang impor dari 7,5% menjadi 10% akan menekan laju impor barang jadi. Sementara penghapusan PPnBM dapat menutup celah peredaran barang impor ilegal.
Kebijakan ini sudah lama diusulkan oleh pelaku industri. Kriteria pengenaan PPnBM untuk elektronik selama ini tidak tepat, selain itu kebijakan tersebut tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi setiap tahunnya, tuturnya ketika dihubungi, Senin (1/6/2015).
Selain itu, dari sisi penerimaan negara pemberlakuan PPnBM tidak signifikan meningkatkan pendapatan. Adapun penaikan PPh 22 berfungsi untuk mengerem laju importasi, karena kebijakan ini akan meningkatkancost of moneypara importir.
Menurutnya, PPh 22 bukan sebuah pajak final, sehingga, tujuan kebijakan ini bukan untuk meningkatkan pendapatan, karena bersifat restitusi. Dalam kebijakan ini, jenis barang yang dikenakan PPh 22 hanya barang jadi.
Sementara impor komponen barang elektronik tidak dikenakan pajak. Dengan demikian investasi pada pabrik perakitan serta pembuatan komponen elektronika di dalam negeri akan semakin meningkat.
Dia mengatakan secara signifikan penghapusan PPnBM akan menciptakan persaingan pasar yang sehat. Karena, ketika PPnBM diberlakukan, produsen elektronik harus bersaing dengan produk ilegal yang menghindari PPnBM.
Ignatius Warsito, Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian, mengatakan penaikan PPh 22 akan meningkatkan keseimbangan insentif yang diberikan pada produk strategis di dalam negeri.
Menurutnya, PPh 22 dapat menjadi insentif industri elektronika dalam negeri dalam meningkatkan daya saing. Adapun rencana penghapusan PPnBM, menurutnya merupakan langkah tepat, mengingat kebijakan tersebut tidak efektif dalam melindungi pasar dalam negeri.
Pada awalnya kami mengusulkan penaikan PPh 22 dari 7,5% menjadi 15% bukan 10%. Tetapi jika Kementerian Keuangan mengatakan penaikan menjadi 10%, itu sudah cukup membantu. Produsen dalam negeri merespon sangat positif, tuturnya.
Menurutnya, saat ini pemenuhan bahan baku industri elektronika dalam negeri 70% berasal dari impor. Jika beban pajak impor barang jadi dinaikkan, pemerintah optimistis investor akan masuk ke dalam negeri untuk mendirikan pabrik substitusi komponen impor.
Karena, saat ini pemerintah telah memiliki sejumlah instrumen yang mampu menarik minat investor mendirikan pabrik di Indonesia, yakni insentif pajak sepertitax allowancedantax hollidayserta bea masuk di tanggung pemerintah (BMDTP).
