Bisnis.com,JAKARTA – Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar menyangkal jika sektor pertambangan yang tengah ia pimpin dihinggapi para mafia tambang yang hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
Menurut Sukhyar, pihaknya sudah menjalankan manajemen pengelolaan di sektor tersebut secara transparan. Salah satunya melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang aktif melakukan supervisi dan pengawasan terkait perizinan tambang.
“Tidak perlu ada satgas mafia tambang, sektor minerba sudah jauh lebih terbuka. Buktinya ada KPK yang sudah masuk dan banyak membantu kami melakukan supervisi kedaerah,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (812/2014).
Sukhyar menuturkan berkat koordinasi yang intensif dengan lembaga tersebut, pihaknya mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan. Dia mencatat, PNBP tambang hingga November 2014 tercatat sebesar Rp30,5 triliun, padahal tahun lalu PNBP hanya mencapai Rp28 triliun saja.
Selain itu, tambahnya, pihaknya juga menjanjikan pelayanan perizinan yang lebih baik, lebih efisien dan semakin transparan.
“Kedepan sistem pencatatan juga akan lebih baik, nanti begitu tercatat di Kementerian Keuangan secara elektronik akan juga tercatat di Kementerian ESDM, di MOMI [Mineral One Map Indoensia] kita itu,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sukhyar menjelaskan harga batu bara yang terus turun sepanjang 2014 berdampak langsung pada turunnya nominal royalti yang dibayarkan perusahaan tambang batu bara kepada pemerintah
Berdasarkan data yang dia miliki, Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Januari 2014 tercatat sebesar US$81,90 per ton namun selama tahun berjalan HBA terus turun hingga pada November 2014 tercatat hanya sebesar US$65,70 per ton.
