Bisnis.com, YOGYAKARTA --Pertamina mengharapkan tim reformasi migas bisa segera mengungkap tudingan adanya mafia migas.
Terkait itu, PT Pertamina (Persero) berharap Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk segera membuktikan ada atau tidaknya mafia migas di perusahaan itu.
"Silakan saja dibuktikan, kalau ada, saya minta segera diproses hukum. Jangan institusinya (yang dilibatkan), tapi oknum-oknumnya," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir di Kampus Universitas Proklamasi Yogyakarta, Selasa (2/12/2014).
Pihaknya menginginkan agar reformasi migas inisiatif pemerintah itu dapat segera terlaksana. Sehingga, berbagai tudingan mengenai keberadaan mafia migas di lingkup Pertamina dapat segera terjawab.
"Kami tunggu realisasinya seperti apa nanti. Kami lelah jadi 'kambing hitam' terus," kata dia.
Menurut Ali, Pertamina mendukung penuh upaya pemberantasan mafia migas melalui Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk pemerintah.
Sehingga, apa pun data atau keperluan lain yang akan diminta oleh tim itu, akan segera difasilitasi.
"Jangankan tim bentukan pemerintah, LSM pun selama bisa dipertanggungjawabkan, kami kasih (data)," kata dia.
Dalam rangka transparansi perusahaan, ia menegaskan hingga kini Pertamina rutin melaporkan kepada Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Migas mengenai data impor maupun ekspor minyak.
Baik mengenai asal minyak yang diimpor, jenis minyak, maupun nilai impor maupun ekspor.
"Bahkan, sebelum Pertamina menjadi perusahaan terbuka, kami sudah melakukan best practice seperti perusahaan terbuka (menyajikan transparansi bisnis)," katanya.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin ekonom Faisal Basri dibentuk oleh Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk meninjau kebijakan pemerintah di sektor energi dari hulu sampai hilir, serta mengkaji ulang keberadaan SKK Migas dan BP Migas.
Polemik mengenai peran, kinerja, proses bisnis, Pertamina Energy Trading Limited (Petral) saat ini menjadi salah satu fokus kajian tim itu.
