Bisnis.com,JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing harus diprioritaskan untuk diberantas pada pemerintahan baru era Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut P. Hutagalung menuturkan potensi kekayaan laut Indonesia tidak diimbangi dengan penjagaan oleh pemerintah, terbukti dengan angka IUU Fishing yang dikeluarkan KKP, yaitu mencapai Rp101,040 triliun.
“Maka, praktik illegal fishing ini harus jadi musuh bersama dan jadi pekerjaan buat pemerintahan baru mendatang,”katanya di Menara Kadin, Jakarta, (22/8/2014).
Menurut Saut, harus ada komitmen dari seluruh masyarakat agar maksimal dan bekerja keras dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal tersebut.
“Selama ini masih up and down. Tanpa komitmen bersama, kemajuan bersama kita hanya mengulang sejarah. Khusus illegal fishing ini butuh penanganan bersama,” tuturnya.
Saut mengatakan kebijakan yang nantinya dikeluarkan kedua pasangan terpilih tersebut haruslah yang tepat guna dalam memberantas praktik merugikan tersebut.
“Kita harus sama-sama komitmen dulu bahwa sektor perikanan ini, jika tak ada praktik tersebut, telah menyumbang banyak terhadap PDB kita. Kebijakan pemerintahan baru diharapkan dapat menghadapi IUU Fishing, bersama-sama dijaga oleh masyarakat” tuturnya.
