Bisnis.com, JAKARTA- Pemberlakuan pasar bersama se-Asean (AEC/Asean Economic Community) 2015 akan menciptakan persaingan ketat antar pelaku jasa logistik, baik nasional maupun regional.
Dua negara dengan kekuatan bisnis logistik terkuat, Malaysia dan Singapura, diprediksi bakal menyulitkan pelaku logistik nasional yang tak siap.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan saat ini kondisi pelaku jasa logistik nasional cukup memprihatinkan.
Menurutnya, hanya ada sekitar lima perusahaan nasional yang mampu mengimbangi persaingan ketat pada era pasar bebas Asean nanti, terutama Kamadjaja Group dan Tiki JNE Group.
Persoalan utama yang membekap pelaku jasa logistik nasional masih berputar pada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggunaan teknologi informasi komunikasi (ICT).
Lebih-lebih Indonesia hanya menduduki peringkat 59 dalam Logistics Performance Index (LPI).
Indonesia masih jauh di bawah Singapura yang memuncaki peringkat pertama dari 155 negara survei LPI. Sedangkan Malaysia dan Vietnam pun masih berada di atas Indonesia, hanya tersisa Myanmar serta Kamboja yang melorot jauh di bawah.
Penggunaan ICT dan SDM merupakan kunci dari pemenangan pasar bebas tersebut.
Menurut Zaldy, hingga kini pelaku jasa logistik nasional perlu berbenah dalam hal jaringan internasionalnya, sebagai mitra dan sumber belajar.
"Kalau yang kami rasakan mengkhawatirkan itu Malaysia dan Singapura. Keduanya memiliki kekuatan ICT yang mampu mengalahkan industri nasional," terangnya kepada Bisnis, Senin (10/3/2014).
Dengan kenyataan tersebut, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan dampak paling parah dari berlakunya AEC, yaitu perusahaan asing banyak mencaplok perusahaan logistik nasional yang tidak kuat bertahan.
"Karena itu, pelaku jasa logistik nasional sudah harus membangun relasi kuat di level regional maupun global," terangnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui bahwa sejauh ini tingkat biaya logistik nasional masih kalah jauh dengan negara lain.
"Kita harus mengejar tingkat biaya logistik negara lain yang hanya 7% dari biaya produksi. Kalau tidak, barang-barang kita yang baru keluar dari pabrik saja sudah kalah murah sampai 15%-20%."
Karena itu, terang Hatta, pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Menurut data yang dipaparkannya, jumlah anggaran mencapai 5% dari GDP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
