Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah di ambang pintu membuat Indonesia kian getol memacu standardisasi, guna mengejar ketertinggalan dari persaingan dengan negara Asean yang lain.
Kendati berbagai pihak menilai Indonesia masih terbelakang dalam hal standardisasi produk, upaya untuk memperbaiki kekurangan diyakini belum terlambat, khususnya untuk produk-produk yang menjadi unggulan seperti barang elektronik.
Salah satu strategi yang akan ditempuh oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah mempercepat proses perumusan standar nasional Indonesia (SNI), apabila memang barang yang hendak distandardisasi mencakup kepentingan umum dan mendesak.
“Kami juga menyiapkan infrastruktur perumusan standar yang cepat. Perumusan standar harus diubah melalui beberapa skema, ada yang cepat dan yang konvensional. Nah, yang cepat ini kalau memang untuk kebutuhan mendesak, prosesnya tidak akan lebih dari 1 tahun,” jelas Kepala BSN Bambang Prasetya kepada Bisnis, Rabu (26/2/2014).
Percepatan standar dilakukan dengan merampingkan proses jajak pendapat menjadi hanya feedback tanpa voting, dan mempercepat respons akan kebutuhan standar menjadi hanya 1 bulan dengan syarat ada surat pengantar dari pejabat eselon 1 kementerian teknis yang menyatakan bahwa barang yang bersangkutan perlu untuk distandardisasi.
“Memang ada keterbatasan, karena kami tergantung pada panitia teknis di kementerian. Tapi memang harus ada percepatan. Selain itu, dari sisi sosialisasi akan kami tekankan terus, karena kecerdasan memilih [bagi konsumen] itu penting,” lanjutnya.
Hingga kuartal I/2013, BSN tercatat telah menerbitkan total 9.320 SNI, yang mana 4,108 di antaranya merupakan SNI untuk sektor industri. Dari angka tersebut, sektor permesinan mendominasi dengan 834 SNI, disusul logam dan baja dengan 420 SNI, tekstil dan produk tekstil dengan 402 SNI, serta makanan dan minuman dengan 395 SNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
