Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Standardisasi Indonesia Masih Lemah Jelang MEA 2015

Longgarnya komitmen dan pengawasan terhadap implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dipastikan akan membuat RI kian tergilas dalam persaingan pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.nn

Bisnis.com, JAKARTA — Longgarnya komitmen dan pengawasan terhadap implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dipastikan akan membuat RI kian tergilas dalam persaingan pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Berbagai kalangan menilai Indonesia, yang sudah tidak mampu lagi bersaing menggunakan hambatan tarif, adalah negara yang relatif tertinggal di Asean dalam hal pemanfaatan standardisasi untuk melindungi produk dalam negeri, serta mengerek daya kompetisi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menjelaskan standardisasi sebenarnya hanya salah satu langkah hambatan non tarif (non-tarriff barrier/NTB) yang ditujukan untuk memproteksi konsumen dan produsen/industri lokal.

“Dalam konteks MEA, negara-negara lain sudah memiliki strategi bersama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakatnya, sehingga mereka aware untuk menerapkan NTB. Nah, orientasi [Indonesia] belum sampai ke sana,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (18/2/2014).

Dia mencontohkan Thailand yang saat ini tengah memacu ekspansi ke Myanmar guna membidik pasar Indonesia. Untuk itu, Negeri Gajah Putih menekankan standardisasi produk mereka agar dapat dilabeli dengan sertifikasi halal atau kandungan bahan dari Thailand.

Contoh lain, lanjutnya, adalah Malaysia yang mengharuskan tenaga medisnya untuk mampu berbahasa Indonesia guna memenetrasi bisins rumah sakit di Tanah Air. “Perlu diingat standardisasi ini berlaku bukan hanya untuk barang, tapi juga jasa,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengklaim political will untuk mengawasi standardisasi di Indonesia adalah yang terburuk di Asean. Padahal, SNI sangat penting bagi pengusaha untuk mengimbangi banjir barang impor murah, palsu, bermutu rendah, dan ilegal.

“Kita ini yang paling ketinggalan dari seluruh negara Asean. Bahkan, kita ketinggalan dari negara-negara seperti Kamboja dan Vietnam. Makanya, implementasi SNI ini harus dipercepat dan pengawasannya harus ditingkatkan,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper