Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana pemerintah untuk mendorong pengembangan angkutan perdesaan, lebih baik difokuskan pada penyediaan transportasi massal.
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi MTI, mengemukakan pelaksanaan angkutan perdesaan mesti dilakukan pemerintah dengan lebih mendorong perbaikan infrastruktur maupun armada transportasi umum untuk masyarakat perdesaan.
"Kalau pemerintah mau bikin [armada] angkutan perdesaan, sumbanglah angkutan umum ke desa, tidak harus menciptakan mobil murah," ujarnya, Rabu (20/11/2013).
Menurutnya, penyediaan transportasi massal tersebut harus meliputi armada angkutan angkutan yang dapat mendistribusikan barang dan transportasi warga perdesaan, bukan melalui pembuatan kendaraan murah.
Selain itu, kebijakan angkutan perdesaan juga diimplementasikan pemerintah pusat dengan lebih agresif mendorong kepala daerah untuk memastikan sarana dan prasarana transportasi umum agar mendapatkan subsidi denga merujuk pada UU 22/2009.
"Namun dari 512 kepala daerah se Indonesia, tidak sampai 10 kepala daerah yg peduli dgn transp umum di daerahnya termasuk angkutan perdesaan,"
tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berjanji akan mendorong BUMN untuk memproduksi kendaraan khusus dengan harga murah untuk mendukung realisasi angkutan perdesaan di Tanah Air.
"Sekarang kami meminta BUMN unutk mulai merealisasikannya. Memang belum lancar pelaksanaannya, tetapi kami ingin memperlancar itu. Tinggal siapa yang bersedia memproduksi, oni karena Kemenperin tidak diberikan biaya untuk memproduksinya," ucap Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.
Dia menambahkan, untuk menyegerakan realisasi angkutan perdesaan harus dimulai oleh perusahaan lokal alias BUMN sehingga tak bisa jika menunggu uluran investor asing.
Adapun, pembuatan prototype angkutan perdesaan, kata Hidayat, digarap kementerian bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Menurutnya, program angkutan perdesaan merujuk pada Perpres 15/2010 pada klaster IV Program Prorakyat, melalui pembuatan platform pikap yang bisa dikonversi menjadi passenger car.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga menyatakan program angkutan perdesaan murah terus berjalan, di mana realisasinya berupa bantuan peralatan dan uji coba untuk mengembangkan sejumlah merek lokal, seperti Tawon Gea dan Viar.
Di sisi lain, kata Djoko, ideologi penataan transportasi umum belum sepenuhnya dipahami segelintir pejabat pemerintah sehingga masih kurang peka terhadap permasalahan angkutan massal termasuk di perdesaan.
"Lain halnya jika pejabat kita terbiasa menggunakan angkutan umum, bisa melihat dan merasakan, pasti segala kekurangan maupun kebutuhan mewujudkan transportasi massal dapat diantisipasi," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
