Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah didesak memperbaiki misi pencalonan kembali Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) dengan memperkuat delegasi tak hanya dari pejabat Kementerian Perhubungan tapi duta besar khusus.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai status perwakilan Indonesia saat ini di organisasi maritim internasional itu kurang kuat dalam mendukung upaya memajukan sektor pelayaran nasional.
Baginya perlu peningkatan delegasi dari selama ini hanya didukung oleh Kementerian Perhubungan termasuk oleh Atase Perhubungan di luar negeri menjadi perwakilan khusus atau duta besar khusus.
Delegasi itu yang akan membawa keinginan atau misi utama pemerintah dalam Anggota Dewan IMO. Dubes khusus itu juga diterapkan dalam delegasi organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (Unesco) bukan dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan.
“Saat ini misi maritim kita di IMO diwakili oleh Atase Perhubungan, postur misi kita di sana harus dirubah dan ditingkatkan menjadi dubes tetapi dubes khusus bukan dubes seperti biasanya,” katanya di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Apabila sudah ditingkatkan menjadi dubes khusus, katanya, proses selanjutnya beralih ke parlemen. Kandidat perwakilan dubes khusus itu bisa siapa saja karena delegasi itu lebih ditekankan pada kemampuan diplomasi dan jaringan.
“Ini soal kemampuan diplomasi, jangan lagi dibatasi oleh PNS Kemenhub saja, apalagi pelaut. Sekjen IMO selama ini hampir seluruhnya bukan pelaut, tapi diplomat juga. Ini mestinya IMO jadi kebijakan nasional jadi pemerintah dan DPR yang didesak,” katanya.
Namarin juga mempertanyakan keikutsertaan pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) dalam delegasi Indonesia di IMO. “Dalam 5 tahun terakhir ini, INSA selalu ikut dalam delegasi, mereka belum jelas statusnya dalam delegasi, observer atau apa,” tegasnya.
Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan keikutsertaan dalam forum IMO seperti tahun-tahun sebelumnya itu merupakan wujud komitmen mendorong pertumbuhan industri maritim nasional.
Namun dia membantah keras tuduhan pengusaha dilibatkan guna meringankan beban pemerintah dalam mengirim delegasi.
“Siapa yang bilang begitu? Enggak. Sebelumnya kami ikut, untuk tahun ini rasanya sih mungkin ikut juga [dalam delegasi ke IMO] kalau tidak bentrok dengan acara lain,” katanya.
Selain IMO, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berusaha keras memperoleh dukungan mayoritas dalam pencalonan anggota dewan di International Civil Aviation Organization (ICAO). Keduanya lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Leon Muhamad mengatakan Indonesia mengincar suara terbanyak dalam pencalonan anggota dewan IMO kategori C periode 2013-2015 yang sidangnya bakal digelar pada November 2013.
Pada tahun ini, Indonesia yang kini sudah duduk di dewan IMO periode 2010-2013 diharapkan bisa mendapatkan lebih dari 130 suara. Dalam pencalonan sebelumnya, Indonesia berhasil mendapatkan 128 suara, satu angka di bawah Singapura dan setara dengan Australia.
“Kalau kita mendapatkan banyak suara, itu indikasi kita mendapatkan kepercayaan dari negara lain,” ujarnya.
Alasan Indonesia ikut serta dalam pencalonan sebagai anggota dewan IMO agar bisa berperan di sektor maritim dunia. Selain itu, Leon menilai pencalonan itu juga terkait dengan banyaknya pelaut Indo nesia bisa diterima di seluruh negara. (ltc)
