Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian Kelautan Tambah 115 Kawasan Minapolitan

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 87 daerah minapolitan guna meningkatkan industrialisasi dan budidaya perikanan. Jumlah minapolitan diproyeksi meningkat menjadi 115 daerah pada 2014.

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 87 daerah minapolitan guna meningkatkan industrialisasi dan budidaya perikanan. Jumlah minapolitan diproyeksi meningkat menjadi 115 daerah pada 2014.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subjakto menuturkan pengembangan ekonomi berbasis perikanan budidaya harus dilakukan secara terintegrasi.

Untuk itu, KKP menginisiasi konsep minapolitan sebagai embrio kawasan industrialisasi perikanan budidaya dari hulu sampai hilir yang meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Minapolitan perikanan budidaya ini sudah mulai tampak keberhasilannya dan beberapa daerah bahkan sudah mengarah kepada kawasan industrialisasi perikanan budidaya.

"Tahun depan jumlahnya naik jadi 115 daerah, tetapi yang penting itu kualitas bukan jumlah daerahnya yang bertambah," ujar Slamet, Jumat (20/9/2013).

Untuk mendukung pembangunan minapolitan, imbuhnya, diperlukan sinergi dan kerjasama antarkementerian dan lembaga pemerintah.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Koperasi dan UKM, serta perbankan nasional.

Slamet menuturkan berdasarkan SK Dirjen Perikanan Budidaya, pemerintah menetapkan 87 kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan.

Dari 87 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 50 daerah ditargetkan menjadi kawasan industrialisasi perikanan budidaya pada 2013.

Beberapa wilayah minapolitan dinilai telah cukup berkembang, a.l. Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Banjar dengan komoditas patin, Kabupaten Minahasa Utara dengan komoditas rumput laut, dan Kabupaten Indramayu dengan komoditas udang.

“Minapolitan itu pengembangan potensinya oleh pemerintah daerah. KKP lakukan klasifikasi untuk menentukan program bantuan yang dibutuhkan," tutur Slamet.

Klasifikasi tersebut, imbuhnya, didasarkan pada kemampuan kawasan minapolitan dalam kemandirian benih, akses pasar, permodalan, dan pengolahan hasil panen budidaya.

"Ke depan kita dorong minapolitan untuk mengembangkan blue economy. Salah satunya agar kegiatan budidaya bisa zero waste," ujarnya. (ra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper