BISNIS.COM, JAKARTA—Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan program berdasar prioritas kawasan dalam Rencana Kerja Permerintah (RKP) 2014.
Direktur Jenderal Cipta Karya Imam Santoso Ernawi mengatakan desain program pada tahun 2014 direncanakan berdasarkan kawasan dengan prioritas pada dua kelompok wilayah, yakni kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah strategis nasional dan wilayah lainnya yang terindikasi meningkatkan percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)di bidang cipta karya.
“Kami mencoba melihat ada dua paling tidak kelompok wilayah prioritas penanganan bidang Cipta karya. Pertama, kabupaten atau kota yang termasuk dalam wilayah strategis nasional. Yang kedua, [wilayah] sisanya yang masuk percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Cipta karya,” katanya di sela-sela rapat dengar pendapat Dirjen Cipta Karya dengan komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Dia menjelaskan di luar dua kategori tersebut masih ada usulan daerah berupa program aspiratif bersifat inovasi baru untuk dijadikan creative program Cipta Karya. Hal ini, imbuhnya, diusulkan oleh daerah secara kompetitif dan selektif dan ditujukan untuk memfasilitasi daerah berprestasi.
“Di samping dua poin kawasan prioritas tersebut, masih ada program inovasi baru dari usulan daerah yang memiliki prestasi,” terangnya.
Lebih lanjut ia menuturkan berdasarkan Perpres No.39/2013 tentang RKP 2014 pagu indikatif Dirjen Cipta Karya dalam RAPBN 2014 sebesar Rp15,35 triliun dari pagu kebutuhan yang mencapai Rp22,89 triliun. Pagu indikatif tersebut terdiri dari pagu baseline atau yang seharusnya terpenuhi mencapai Rp14,498 triliun dan Inisiatif baru sebesar Rp858,5 miliar.
Dari anggaran tersebut, imbuhnya, Cipta Karya memprioritaskan Rp6,92 triliun untuk pelaksanaan beberapa program yang tercakup dalam Pelaksanaan MP3EI, Rp4,92 triliun dalam rangka Percepatan pencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi dan Rp156,19 miliar untuk pembangunan SPAM Regional untuk beberapa kota.
