BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan serikat pekerja mendesak pemerintah untuk proaktif menegakkan hukum dari aturan sistem outsourcing sesuai dengan UU No.13/2003 dan Permenakertrans No.19/2012.
Regulasi UU No.13/2003 adalah tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19/2012 mengenai Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, kalangan SP/SB mendukung penuh upaya pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan sistem outsourcing (alihdaya).
Namun, lanjutnya, upaha pelaksanaan tersebut harus bersamaan dengan penegakkan hukum yang tegas dari aturan yang sudah ada.
“Seharusnya, pemerintah lebih tegas lagi untuk mewajibkan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melakukan registrasi kepada dinas terkait, bukan hanya meminta,” katanya, Kamis (4/4/2013).
Selain itu, Timboel menambahkan penegakkan hukum atas sistem kerja ini tidak hanya ditujukan kepada perusahaan alihdaya, tetapi juga harus ditujukan kepada perusahaan pengguna jasanya.
Jadi, dia menegaskan registrasi tidak hanya pada perusahaan penyedia, melainkan juga untuk perusahaan pengguna agar sistem alihdaya berjalan dalam pengawasan ketat.
“Tidak dipungkiri, seringkali perusahaan pengguna curang dalam menerapkan sistem alihdaya, bahkan pada perusahaan besar pun kadang tidak benar menggunakan sistem itu,” tuturnya.
Timboel meminta apabila sampai waktu yang ditentukan masih ada perusahaan alihdaya yang belum melakukan registrasi ulang maka Kemenakertrans dan dinas terkait di daerah harus berani mencabut izin usahanya dan memberikan sanksi kepada perusahaan pengguna.
