Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan ketahanan pangan menjadi program prioritas pemerintah dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, dikutip pada Senin (18/8/2025), ketahanan pangan ini terdiri atas penguatan lumbung pangan hingga cadangan beras. Secara keseluruhan, Kepala Negara RI menetapkan anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2026 senilai Rp164,41 triliun.
“Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” demikian yang dikutip dari dokumen tersebut.
Adapun, ketahanan pangan ini dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan infrastruktur pertanian, peningkatan dan pembangunan usaha pergaraman nasional, penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan, serta penguatan rantai pasok dan distribusi.
Lebih jauh, dalam RAPBN 2026, anggaran program lumbung pangan melalui Kementerian Pertanian (Kementan) direncanakan senilai Rp22,38 triliun.
Anggaran jumbo ini akan diperuntukkan untuk cetak sawah 250.000 hektare, optimasi lahan 300.000 hektare, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) prapanen subsektor tanaman pangan 36.958 unit, bantuan sarana produksi pertanian 250,6 juta kilogram, dan sarana pascapanen tanaman pangan 2.978 unit.
Baca Juga
Dokumen tersebut juga menyampaikan bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mendukung program lumbung pangan senilai Rp11,99 triliun, untuk pengembangan jaringan irigasi sepanjang 104.000 hektare senilai Rp9,35 triliun dan pengembangan bendungan sebanyak 15 unit senilai Rp2,64 triliun.
“Program lumbung pangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” terangnya.
Masih mengacu dokumen yang sama, pemerintah juga akan membangun Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bentuk ketahanan pangan. Pada RAPBN 2026, anggaran pembangunan kampung nelayan Merah Putih direncanakan sebesar Rp5,5 triliun.
Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan serta pembudidaya ikan, mentransformasi ruang hidup masyarakat pesisir, mendorong kemandirian ekonomi berbasis Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, dan mengembangkan potensi wisata bahari dan sumber daya perikanan.
Adapun, pemerintah membidik pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih sampai 2027 mendatang. Namun, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, yakni sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini dan 250 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.
Berikutnya, pemerintah juga bakal menggeber program pembangunan pergaraman nasional untuk mewujudkan swasembada garam, meningkatkan usaha pergerakan dalam negeri, dan melanjutkan pembangunan usaha pergerakan nasional.
Dokumen tersebut memuat, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan usaha pergaraman senilai Rp1,14 triliun pada RAPBN 2026, yang mencakup revitalisasi 1.000 hektare lahan garam dan penyaluran 20 unit prasarana usaha garam.
Terakhir, pemerintah akan memperkuat cadangan pangan melalui Perum Bulog. Pada 2026, Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah dan beras petani mencapai 3 juta ton setara beras. Adapun, pendanaannya sebagian difasilitasi melalui dana operator investasi pemerintah (OIP).
Sementara itu, pemerintah mengucurkan dana OIP Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun pada RAPBN 2026.
“Dalam pemanfaatan dana OIP Perum Bulog, pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan efisiensi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.
