Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah efisiensi belanja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto justru menambah struktur birokrasi dengan membentuk dua lembaga baru setelah 10 bulan pemerintahannya berjalan. Langkah ini membuat jajaran kabinet kian gemuk, alih-alih lebih ramping.
Dua lembaga yang baru dilahirkan adalah Badan Industri Mineral serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Tanggul Laut Pantura Jawa. Keduanya dibentuk untuk menopang program dan proyek prioritas Prabowo.
Badan Industri Mineral dipimpin oleh Brian Yuliarto, yang kini juga menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek). Usai dilantik, Brian menegaskan bahwa lembaga ini akan fokus mengelola material strategis yang vital untuk industri pertahanan, termasuk logam tanah jarang dan mineral radioaktif.
"Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa, dan juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” kata Brian kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mineral yang dimaksud mencakup logam tanah jarang (rare earth) hingga mineral radioaktif, yang memiliki nilai tinggi serta peran penting dalam teknologi modern.
Selain itu, Prabowo turut membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Dia melantik Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu untuk menakhodai badan anyar tersebut.
Baca Juga
Badan itu bertugas langsung untuk melaksanakan salah satu megaproyek prioritas Prabowo, yakni tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan Pantai Utara atau Pantura Jawa.
“Tupoksi tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa untuk menghindari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ekosistem, terutama dengan masyarakat di daerah sana,” ujar Didit usai dilantik di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan kedua badan itu berangkat dari kebutuhan mendesak yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah.
“Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa dibentuk karena adanya kebutuhan nyata. Sejak tahun 1990-an rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut utara Jawa sudah disusun, mengingat setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di wilayah pesisir,” kata Prasetyo di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
Sementara itu, alasan pembentukan Badan Industri Mineral berangkat dari perlunya kelembagaan khusus untuk melindungi sekaligus mengoptimalkan pengelolaannya kekayaan mineral di Indonesia.
“Yang paling mendesak adalah melindungi mineral-mineral strategis kita supaya tidak ke mana-mana, lalu mengidentifikasi, dan berikutnya melakukan riset agar bisa dikelola lebih bermanfaat,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.
