Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) menyayangkan keputusan pemerintah tidak turut serta menetapkan Program 3 Juta Rumah ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan padahal industri properti memiliki dampak turunan yang besar pada ratusan industri lainnya. Dengan demikian, apabila program ini dijadikan PSN maka akan berdampak signifikan pula dalam mendorong laju pertumbuhan nasional.
"Ya kita sayangkan gitu, kita sayangkan 3 Juta Rumah tak masuk PSN, sayangkan sekali," jelasnya kepada Bisnis, Senin (28/7/2025).
Meski demikian, Joko dapat memahami keputusan Presiden Prabowo yang tak memasukkan Program 3 Juta Rumah ke dalam daftar PSN. Pasalnya, hingga saat ini belum terdapat program yang terukur pada sektor perumahan rakyat.
Dia menjelaskan, program perumahan yang saat ini berjalan sebagian besar merupakan program eksisting seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Ya kita [stakeholder perumahan] harus merefleksikan diri. Karena memang tahun ini kan belum muncul upaya yang terukur sehingga memberikan persepsi yang positif bahwa memang program itu bisa dan benar-benar dikerjakan," ujarnya.
Baca Juga
Pada kesempatan berbeda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait juga telah memberikan penjelasan usai program 3 Juta Rumah tak masuk daftar PSN baru yang ditetapkan Prabowo.
Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan bahwa cap PSN memang tidak menjadi prioritas yang diusulkan untuk didapat dalam program 3 Juta Rumah.
Meski demikian, Ara memastikan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Hal itu terbukti dari besarnya komitmen pemerintah menggulirkan sejumlah program dan insentif untuk sektor perumahan.
"[PSN atau tidak] Yang penting kan itu keberpihakan daripada langkah-langkah hari ini sangat nyata dukungan daripada pemerintah. Luar biasa," kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).
Ara menyoroti, di masa kepemimpinan tujuh Presiden RI terdahulu, pemerintah belum pernah menggagas KUR untuk sektor perumahan yang nilainya mencapai Rp130 triliun. Program KUR perumahan, imbuhnya, baru mulai berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Senada dengan Joko, Ara juga hendak melakukan refleksi diri, serta meningkatkan efisiensi pembangunan perumahan terlebih dahulu.
"Ya kita tentu mau menunjukkan dulu bahwa kita bekerja keras ya. Efisien, kita juga berusaha untuk bisa dipercaya lah ya. Kita ini kan kementerian baru," tandasnya.
Adapun, ketujuh PSN baru yang diteken Prabowo tersebut di antaranya program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif dan Pengelolaan Sampah Terpadu.
