Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) optimistis produk alas kaki Indonesia bakal makin kompetitif di pasar Amerika Serikat (AS), menyusul penurunan tarif impor menjadi 19% dari sebelumnya 32% oleh Presiden Donald Trump.
Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan kebijakan ini memberi keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing yang juga dibebani oleh tarif perdagangan oleh AS, seperti Vietnam (20%), Kamboja (36%), Malaysia (25%), Thailand (36%), Laos (40%), serta Korea Selatan dan Jepang (25%).
“Pekerja Indonesia memiliki keunggulan kualitas dalam membuat alas kaki dengan telaten dan rapih, di mana pihak buyer akan mencari kualitas lebih bagus dengan tarif masuk dengan harga yang terjangkau untuk memanfaatkan peluang ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).
Billie menjelaskan bahwa industri alas kaki merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 960.000 pekerja langsung dan 1,3 juta pekerja tidak langsung, khususnya di Pulau Jawa.
Ia menekankan bahwa keberlangsungan industri alas kaki sangat dipengaruhi faktor internal dan eksternal, salah satunya tarif perdagangan internasional. Menurutnya, tarif resiprokal dari Presiden Trump ini bisa berdampak positif terhadap kinerja ekspor.
Tercatat, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$2,3 miliar. Aprisindo berharap angka ini akan mengalami peningkatan signifikan seiring relaksasi tarif tersebut.
Baca Juga
“Peluang strategis ke depan karena hasil tarif 19% bagi Indonesia ini memberikan dampak yang positif dengan harapan meningkatkan nilai ekspor dan investasi di sektor industri padat karya alas kaki yang berdampak menyerap tenaga kerja,” tuturnya.
Namun, Billie menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural dan deregulasi lintas sektor agar manfaat penurunan tarif bisa optimal.
“Maka penting bagi Aprisindo mendorong pemerintah untuk terus melindungi dan memperbaiki iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di dalam negeri,” tuturnya.
Aprisindo mengusulkan beberapa kebijakan deregulasi, seperti perampingan aturan administrasi dan teknis, kemudahan izin seperti AMDAL dan SNI, kebijakan energi terbarukan yang terjangkau, proses ekspor-impor yang lancar, serta penetapan UMK berbasis inflasi dengan regulasi yang stabil.
Di sisi lain, Billie juga mengapresiasi langkah negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS.
“Negosiasi ini bukan hasil yang instan, namun menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan industri padat karya berorientasi ekspor,” pungkasnya.
