Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa tim negosiasi Indonesia dengan tim AS telah membicarakan soal kesepakatan tarif resiprokal.
Airlangga menuturkan meski sudah ada angka yang dibicarakan, tetapi angka tersebut dapat berubah. Dirinya juga tak menyebutkan tarif kesepakatan tersebut.
“Kesepakatan tarif sudah ada pembicaraan, kita tunggu saja perkembangan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).
Mengingat, Indonesia mendapatkan tarif resiprokal dari AS sebesar 32% untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Saat ini pun Airlangga melaporkan bahwa tim negosiasi Indonesia sedang berada di Washington bersama dengan negara lainnya yang tengah melakukan negosiasi, seperti India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia.
“Jadi, dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif ini dan Indonesia sudah secara tertulis pun sudah memasukkan [tawaran] dan sudah dibahas dengan USTR, dengan Secretary of Commerce maupun Secretary of Treasury,” lanjut Airlangga.
Menjelang tenggat waktu negosiasi pada 9 Juli mendatang, pemerintah pun akan menandatangani perjanjian atau Memorandum of Undertanding (MoU) dengan mitra dagang di AS pada 7 Juli 2025.
Baca Juga
Perjanjian tersebut bertujuan untuk menunjukkan komitmen Indonesia akan melakukan pembelian barang lebih banyak guna menyeimbangkan surplus neraca perdagangan barang dengan AS.
“Dengan demikian menunjukkan bahwa Indonesia incorporated. Jadi antara pemerintah, regulator dan pihak pengusaha BUMN dan swasta ini bersama-sama untuk merespons terkait dengan adanya pengenaan tarif resiprokal,” tutur Airlangga.
Untuk diketahui, pada 2 April 2025, Presiden AS menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%, lantaran Indonesia dianggap menghambat laju perdagangan AS, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), TKDN, sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).
Kemudian pada 9 April 2025, AS menangguhkan pengenaan tarif resiprokal selama 90 hari untuk 56 negara mitra, termasuk Indonesia.
Selain itu, pada 4 Juni 2025, Presiden AS menggandakan tarif sektoral (baja, aluminium, dan produk turunannya) menjadi 50% untuk semua negara, kecuali Inggris. Setidaknya, pemerintah memiliki tujh penawaran ke AS agar menurunkan tarif resiprokal 32% tersebut.
Seperti mengurangi tarif impor dan bea masuk untuk semua barang menjadi 0%, termasuk minuman beralkohol, teknologi informasi dan komunikasi, baja, seluler, elektronik, alat medis, dll.
Selain itu juga meningkatkan impor dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, terutama dengan membeli minyak mentah dan sumber energi lainnya, pesawat terbang dan peralatan pertahanan, serta produk pertanian.
Indonesia termasuk negara awal yang melakukan negosiasi dengan AS. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan tidak akan mempertimbangkan penundaan tenggat waktu 9 Juli untuk pemberlakuan kembali tarif impor.
“Tidak, saya tidak memikirkan jeda itu. Saya akan mengirimkan surat ke banyak negara,” kata Trump dikutip dari Bloomberg pada Rabu (2/7/2025), ketika ditanya oleh wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One terkait kemungkinan perpanjangan masa negosiasi dengan mitra dagang.
