Volume BBM Subsidi Diusulkan Turun Tahun Depan, LPG 3 Kg Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,05 juta hingga 19,28 juta kiloliter (kl) pada Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2026.

Usulan tersebut lebih rendah dibanding target APBN 2025 yang sebesar 19,41 juta kl.

"Usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2026 sebesar 19,05-19,28 juta kl dengan rincian minyak tanah sebesar 0,52 juta - 0,54 juta kl dan minyak solar sebesar 18,53 juta - 18,74 juta kl," tutur Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Adapun, realisasi penyaluran BBM subsidi hingga Mei 2025 ini telah mencapai 7,41 juta kl. Jumlah ini terdiri atas 0,21 juta kl minyak tanah dan 7,2 juta kl solar. Outlook penyaluran BBM subsidi tahun ini diperkirakan mencapai 18,32 juta kl.

Sementara untuk volume LPG 3 kg, Bahlil mengusulkan sebesar 8,31 juta ton dalam RAPBN 2026. Jumlah ini lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2025 yang sebesar 8,17 juta ton.

Bahlil mengatakan, realisasi penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 3,49 juta ton per Mei 2025, sedangkan outlook penyaluran gas melon untuk tahun ini diperkirakan mencapai 8,36 juta ton atau melebihi kuota yang ditetapkan.

Dia pun berjanji melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Hal ini antara lain melalui pendataan pengguna LPG 3 kg yang lebih baik. 

Bahlil juga mengatakan, pelaksanaan transformasi subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

"Kebijakan volume BBM bersubsidi dan LPG tahun 2026 yaitu melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg," ucap Bahlil.

Di samping itu, Bahlil pun mengungkapkan pemerintah bakal memukul rata harga LPG 3 kg subsidi di seluruh Indonesia. Dia pun mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan terkait penetapan harga gas melon tersebut. 

Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. 

Namun, penetapan harga oleh Pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

Bahlil menilai hal ini malah menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi puluhan triliun rupiah. 

"Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," tutur Bahlil.