Pengusaha Sepakat RI Butuh Jalur Khusus Logistik Beroperasi 24 Jam

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha industri manufaktur dan logistik sepakat meminta pemerintah mengembangkan jalur khusus angkutan untuk distribusi barang bermuatan besar guna mendukung produktivitas dunia usaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan dibuatnya jalur khusus logistik juga dapat menjadi solusi polemik angkutan truk muatan lebih atau Over Dimension Over Loading atau ODOL yang seringkali diperdebatkan. 

Sebab, truk ODOL seringkali dinilai mengganggu keamanan pengendara di lalu lintas. Sebagai contoh, pemerintah memberlakukan larangan angkutan logistik muatan lebih itu sepanjang libur lebaran Idulfitri 2025 yang membuat aktivitas distribusi dan pabrikan ikut terganggu. 

“Jadi itu usul kita sekarang MST [Muatan Sumbu Terberat] dinaikkan dan membuat jalur logistik,” kata Gemilang saat ditemui usai agenda Awarding Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) 14^th Logistic Skill Contest, Sabtu (21/6/2025). 

Dalam hal ini, pihaknya menyarankan agar standar MST dinaikkan daya angkutnya. Adapun, saat ini di Indonesia MST yang berlaku yakni 8—10 ton per kendaraan. 

Sementara, dia memberikan contoh standar  MST di berbagai negara Asia lainnya dikisaran 11 ton, sementara Eropa sudah mencapai 13 ton.

“Karena ini sekarang kan pabrik ada di kampung-kampung, ya, jalannya pun jalan desa. Bagaimana bisa ng-ODOL kan begitu ya. Maka sekarang ini mau kita rapikan bagaimana supaya daya angkut naik, lebih efisiensi terhadap daya logistik menurun,” ujarnya. 

Selain itu, jalur logistik juga dibutuhkan agar arus distribusi angkutan yang membawa barang-barang dapat sampai ke berbagai wilayah. Menurut dia, peran digitalisasi untuk pengamanan angkutan juga menjadi penting. 

“Apalagi tadi kita lihat kan udah banyak digitalisasi yang dilakukan oleh truk, yang disupport oleh Toyota. Ini sangat bagus untuk dikembangkan secara nasional,” terangnya. 

Senada, Vice President Director PT TMMIN Bob Azam menambahkan pentingnya jalur logistik dan kelancaran proses distribusi barang dalam negeri ke berbagai pasar yang harus terjamin. 

Dia pun menyinggung kebijakan larangan ODOL kala liburan Idulfitri 2025 yang berlangsung 27 hari menghentikan operasional truk angkutan. Hal ini mengganggu arus lalu lintas logistik. 

“Kita kan pengalaman kemarin libur 27 hari itu logistik kita kayak apa, Tanjung Priok itu langsung macet total dan kerugiannya itu luar biasa. Padahal kalau di negara lain logistik itu 24 jam 7 hari dalam seminggu 30 sampai 31 hari dalam sebulan, artinya nggak ada libur,” tuturnya. 

Oleh karena itu, Bob menilai jalur khusus logistik yang beroperasi 24 jam harus dikembangkan lantaran industri ini merupakan urat nadi perekonomian nasional yang memengaruhi efisiensi dan produktivitas perekonomian. 

Terlebih, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio efisiensi investasi dalam suatu perekonomian, khususnya di Indonesia masih lemah yakni di level 6—7. Sementara, indeks ICOR negara Asean lain sudah di angka 4.

“Cost logistik kita yang masih 23% dari GDP cost-nya ini 2 kali lipat dibandingin dengan negara-negara lain. Jadi kita berharap ke depan ada jalur logistik,” imbuhnya.