Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga beras di pasar akan turun seiring dengan adanya bantuan sosial (bansos) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari gudang Perum Bulog sebanyak 360.000 ton beras selama dua bulan.
Nantinya, pemerintah melalui Kementan akan menggelontorkan bansos pangan berupa 10 kilogram (kg) beras per bulan atau 20 kilogram selama dula bulan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras ini, yang utamanya untuk daerah dengan inflasi tinggi.
“Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti.” Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Terlebih, Amran mengungkap bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.
“Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” sambungnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa mekanisme dan teknis bansos 10 kg beras per bulan ini akan diserahkan kepada Perum Bulog.
Adapun sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.
“Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” jelasnya.
Dia menjelaskan penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.
Serta, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.
“Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama dua bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.
“Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).
Bantuan pangan ini akan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementan. Dalam hal ini, Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.
“Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” terangnya.
Bendahara Negara RI itu menjelaskan bahwa nantinya bantuan pangan ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.
