Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti Menteri Koperasi Budi Arie soal pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang akan berisiko memicu lonjakan kredit macet, membebani fiskal desa, hingga adanya koperasi kertas.
Pimpinan Komisi VI DPR Nurdin Halid menekankan bahwa pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih tidak boleh mengabaikan dari sisi kualitas. Terlebih, per 25 Mei 2025 menunjukkan, baru terdapat 45.553 Kopdes Merah Putih yang terbentuk atau sekitar 54,26% dari total target.
“Hal ini menimbulkan kekhawatiran jangan sampai karena mengejar angka [80.000 Kopdes Merah Putih], kita justru melahirkan koperasi-koperasi kertas, koperasi yang hanya tercatat secara administratif tetapi tidak memiliki kegiatan usaha nyata yang berdampak bagi masyarakat,” kata Nurdin dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Selain itu, Nurdin juga mengingatkan adanya risiko yang mengintai dengan dibukanya keran pendanaan dari dana desa dan CSR jika dilakukan pengawasan yang tak ketat.
Menurutnya, tanpa sistem verifikasi dan akuntabilitas yang kuat, pemerintah justru membuka ruang bagi penyimpangan moral hazard dan pemborosan dana publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat desa.
Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga memandang skema biaya modal pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih yang berasal dari pinjaman bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang kemudian pinjaman itu dicicil menggunakan dana desa bisa berpotensi membebani fiskal desa secara jangka panjang.
Baca Juga
Bahkan, Nurdin menyebut skema pinjaman ini juga berpotensi menimbulkan tekanan pada likuiditas serta manajemen risiko bank BUMN. Alhasil, dia mewanti-wanti akan adanya potensi kredit macet yang membengkak dengan adanya pinjaman ini.
“Tanpa jaminan kualitas koperasi terbentuk dan prospek usaha [Kopdes Merah Putih] yang jelas, potensi kredit bermasalah akan meningkat dan tujuan pembangunan desa justru terdisrupsi oleh utang struktural yang tidak sehat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai hal yang perlu menjadi perhatian adalah model pembentukan koperasi yang sangat bergantung pada bantuan pemerintahan dari APBN, dana desa, hingga CSR. Menurutnya, jika subsidi itu dihentikan, maka Kopdes rentan stagnan bahkan mati suri.
Untuk itu, dia mengimbau agar pembentukan 80.000 Kopdes harus dibangun dengan mandiri dan mampu berdiri di atas kaki sendiri, serta tak bergantung pada fiskal.
Di samping itu, DPR juga mencermati kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur digital yang hingga saat ini masih belum memadai. Dia menilai rasio antara tenaga pendamping koperasi dengan jumlah desa tidak sebanding.
Terlebih, sambung dia, belum tersedia platform digital nasional yang bisa memantau status koperasi secara realtime, mulai dari legalitas, aktivitas usaha, hingga pelaporan keuangan. Dia menyebut hal ini menjadi tantangan besar dalam menjamin tata kelola koperasi yang sehat dan transparan.
Nurdin menambahkan, DPR juga melihat adanya potensi tumpang tindih kelembagaan antarkoperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan hadirnya 80.000 Kopdes Merah Putih.
“Di banyak wilayah, kedua entitas ini menjalankan usaha serupa seperti sembako, logistik, bahkan simpan pinjam. Tanpa ada regulasi teknis yang jelas dan tegas, berisiko menimbulkan konflik kelembagaan, dualisme peran, hingga kebingungan di tingkat masyarakat sebagai pengguna layanan ekonomi desa,” pungkasnya.
