Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui, sistem alih daya atau outsourcing di Indonesia memiliki banyak masalah dalam implementasinya.
Yassierli menyampaikan, sejumlah perusahaan menyalahgunakan sistem tersebut. Salah satunya, dengan mempekerjakan karyawan tanpa jenjang karier yang jelas.
“Jadi ada orang yang kemudian usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, masih aja di-outsource gitu ya, tanpa ada [jenjang] karier [yang jelas],” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Tidak berhenti di situ, Yassierli juga mengungkap bahwa para pekerja kerap mendapat upah yang tidak layak. Dia mengatakan, upah beberapa pekerja tidak mengalami perubahan meski sudah bekerja cukup lama di perusahaan tersebut.
Selain itu, kata dia, beberapa perusahaan tidak membayar upah para pekerjanya sesuai dengan kontrak.
“Kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” ujarnya.
Baca Juga
Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk mencermati kembali sistem outsourcing, dengan menggandeng Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang nantinya bakal dibentuk oleh pemerintah.
Dalam hal ini, kata Yassierli, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan mengkaji sistem outsourcing yang selama ini diterapkan di Indonesia.
“Semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” pungkasnya.
Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Nantinya, Kepala Negara akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja.
“Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya
