Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan upaya negosiasi tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan dengan positif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah AS merespons positif proposal yang diajukan Indonesia. Selain itu, AS juga mengapresiasi kecepatan respons Indonesia untuk segera membuka dialog untuk bernegosiasi.
"[Proposal Indonesia] termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan," kata Sri Mulyani dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).
Selanjutnya, Sri Mulyani menyebut pihak AS juga mengapresiasi upaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan deregulasi. Dia menuturkan, upaya deregulasi akan memberikan manfaat positif baik bagi Indonesia maupun dalam pemecahan masalah bilateral dan global.
"Ini adalah sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan status Indonesia sebagai beberapa negara yang pertama membuka jalur itu dianggap akan memberikan advantage dalam posisi Indonesia dalam proses perundingan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, tawaran yang diberikan Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama yang lebih berimbang sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional.
Baca Juga
Dia menuturkan, proposal Indonesia dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya pada lima manfaat. Pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional
Kemudian, kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerja sama supply chain atau rantai pasok Industri strategis dan critical mineral. Terakhir, adalah akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang antara lain kesehatan, pertanian, renewable energy," katanya.
Wanti-Wanti Tatanan Perdagangan Baru
Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti dampak dari kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal bisa memengaruhi tatanan perdagangan dunia.
Bendahara Negara RI itu mengimbau agar pemerintah harus mewaspadai berbagai dampak dari proses negosiasi tarif AS—Indonesia yang masih terus berlangsung, di tengah Negara Paman Sam itu menunda tarif resiprokal selama 90 hari atau 3 bulan.
Pasalnya, menurut Menkeu Sri Mulyani, penundaan tarif AS ini juga sudah akan memberikan dampak terhadap perdagangan dunia.
Untuk itu, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen dan kebijakan untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan tarif Trump yang memengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia.
Menkeu menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat dari berbagai instrumen fiskal yang bisa digunakan di tengah kebijakan fiskal agar bisa meminimalisir dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun masyarakat.
“Karena ini akan memengaruhi seluruh tatanan perdagangan dunia, Indonesia juga harus mengantisipasi tatanan perdagangan dunia baru seperti apa dan untuk bisa menjaga kepentingan nasional, tapi pada saat yang bersamaan melakukan kerja sama,” ujar Sri Mulyani.
