Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti dampak dari kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa memengaruhi tatanan perdagangan dunia.
Bendahara Negara RI itu mengimbau agar pemerintah harus mewaspadai berbagai dampak dari proses negosiasi tarif AS—Indonesia yang masih terus berlangsung, di tengah Negara Paman Sam itu menunda tarif resiprokal selama 90 hari atau 3 bulan.
Pasalnya, menurut Menkeu Sri Mulyani, penundaan tarif AS ini juga sudah akan memberikan dampak terhadap perdagangan dunia.
Untuk itu, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen dan kebijakan untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan tarif Trump yang memengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia.
Menkeu menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat dari berbagai instrumen fiskal yang bisa digunakan di tengah kebijakan fiskal agar bisa meminimalisir dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun masyarakat.
“Karena ini akan memengaruhi seluruh tatanan perdagangan dunia, Indonesia juga harus mengantisipasi tatanan perdagangan dunia baru seperti apa dan untuk bisa menjaga kepentingan nasional, tapi pada saat yang bersamaan melakukan kerja sama,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Perdagangan Indonesia—Amerika Serikat secara virtual, Jumat (25/4/2025).
Baca Juga
Adapun sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Dan dalam konteks inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh kami yang sesuai dengan instruksi Presiden untuk bisa terus menjalin kerja sama dan ketertiban dunia karena itu akan memberikan dampak yang positif bagi seluruh negara,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan seluruh kementerian/lembaga lain, termasuk para pemangku kepentingan (stakeholders).
“Sehingga nanti diskusi dengan dunia usaha seperti yang tadi disampaikan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan terus kita lakukan. Kita tentu akan terus mengawal proses ini sehingga bisa memberikan hasil terbaik bagi Indonesia,” tandasnya.
