3. Pabrik Tekstil Sritex Pailit
Tim kurator telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dan tiga anak usahanya per 26 Februari 2025.
Total lebih dari 10.000 pekerja terdampak. PHK massal dilakukan menyusul adanya putusan Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan permohonan dari PT Indo Bharat Rayon dan memutus Sritex Pailit. Perusahaan akan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan siap untuk membela hak-hak buruh Sritex yang terdampak PHK. Pihaknya menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Wamenaker siap memfasilitasi buruh Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal untuk mendapatkan pekerjaan baru.
Enggak kalah penting adalah kita juga mencarikan para kawan-kawan yang di-PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).
4. Pabrik Serat Asia Pacific Fiber
Baca Juga
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penyebab dibalik penghentian operasional pabrik kimia dan serat milik PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) di Karawang, Jawa Barat pada November lalu bukan karena permintaan atau pesanan yang anjlok.
Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin, yang kala itu masih dijabat oleh Adie Rochmanto Pandiangan Kemenperin mengatakan, pihaknya juga masih berupaya untuk menyelamatkan keberlanjutan usaha POLY yang merupakan salah satu pabrik serat terbesar di Indonesia.
"Khusus APF bukan persoalan permintaannya yang anjlok atau menurun, saya terus terang APF ini salah satu yang dari dulu kita inginkan ini terselamatkan karena R&D-nya [research & development] sangat kuat dibandingkan teman-teman lain di Indorama, misalnya," ujar Adie, dikutip Selasa (31/12/2024).
Menurut Adie, penutupan salah satu unit pabrik POLY disebabkan kondisi cashflow atau arus kas yang sulit atau tidak cukup untuk memenuhi operasional keseluruhan pabrik yang dimiliki emiten tersebut.
Dia juga melihat POLY merupakan perusahaan industri yang memproduksi bahan intermediate atau bahan antara yang banyak dipakai dan diandalkan oleh industri dalam negeri.
"Artinya pada batas tertentu ketika mereka memerlukan dana segar sementara statusnya masih dalam tidak direstrukturisasi, bahasanya ada 'saat akhirnya', finish-nya, tapi bukan karena permintaan," jelasnya.
Corporate Secretary POLY Tunaryo mengatakan, perseroan bakal mempertahankan kelangsungan usahanya melalui operasional terbatas divisi benang filamen di Kendal, Jawa Tengah untuk melayani permintaan esensial pelanggan.
“Penghentian pabrik yang eksis selama 3 dekade ini akan mengakibatkan koreksi pendapatan penjualan tahunan perseroan hingga 52%,” kata Tunaryo lewat keterbukaan informasi, Kamis (31/10/2024).
Tunaryo mengatakan, keputusan ini diambil setelah tren penurunan operasi hingga akhir September 2024 tetap berlanjut dengan utilisasi diperkirakan kurang dari 40%.
"Proses pembicaraan restrukturisasi utang yang belum berkesudahan sejak 2005 memberikan tekanan signifikan pada modal kerja dan belanja modal perseroan,” ujarnya.
5. Pabrik ban PT Hung-A di Cikarang
Kabar penghentian operasi pabrik ban milik PT Hung-A Indonesia per Februari 2024 mencuat pada awal tahun ini. Penutupan pabrik ban ini pun menyebabkan 1.500 karyawan terimbas PHK.
Ketua Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi Sarino mengatakan, serikat pekerja dan perusahaan masih dalam tahap pengajuan perundingan untuk hak-hak karyawan yang terdampak.
"Betul, PT Hung A akan ditutup pada 1 Februari 2024 dan untuk seluruh karyawan dirumahkan sejak 16 Januari 2024. Setidaknya ada 1.500-an pekerja terdampak," kata Ketua Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi Sarino saat dihubungi, Rabu (17/1/2024).
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane menduga tutupnya pabrik ban milik PT Hung-A Indonesia di Cikarang, Jawa Barat disebabkan oleh persoalan importasi yang sulit hingga menipisnya bahan baku.
Untuk itu, importasi ban perlu dipermudah untuk memenuhi kebutuhan segmen produk yang belum diproduksi lokal. Menurutnya, regulator lamban dalam merilis persetujuan impor (PI) sehingga pemenuhan permintaan pasar tersendat.
"Tidak hanya Hung-A yang kesulitan, banyak pabrik ban lainnya yang sama kondisinya. Ini karena lemahnya respons pemerintah, kami selalu minta kasihlah impor, kita kan ada ban yang belum bisa diproduksi di sini," kata Aziz kepada Bisnis.
6. Pabrik garmen PT Cahaya Timur Garmindo
Pabrik tekstil PT Cahaya Timur Garmindo (CTG) resmi diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.
Perusahaan yang pabriknya berlokasi di Jawa Tengah itu diketahui terlilit utang sebesar Rp233 juta sehingga digugat oleh PT Dunia Transportasi Logistik selaku jasa pengurusan transportasi (freight forwarding).
"Menyatakan Termohon PT Cahaya Timur Garmindo, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003 Kel. Beji. Kec. Taman Kab. Pemalang, Jawa Tengah pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis putusan PN Niaga Semarang.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, kebijakan lartas impor border sedikit banyak mendorong industri hilir untuk kembali bergerak pada Maret.
7. Pabrik sepatu Bata di Purwakarta
PT Sepatu Bata Tbk (BATA) resmi menutup operasional pabrik sepatunya yang berlokasi di Purwakarta per 30 April 2024 lalu. Tutupnya pabrik sepatu BATA dikarenakan kerugian yang dialami selama 4 tahun terakhir.
Corporate Secretary BATA Hatta Tutuko mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, tetapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi hingga perubahan perilaku konsumen terlampau cepat tak mampu dibendung.
"Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun," kata Hatta, dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (4/5/2024).
Bahkan, Hatta menerangkan bahwa kapasitas produksi di pabrik tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan secara berkelanjutan dari pemasok lokal di Tanah Air.
.JPG?w=300&h=221)
