Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merevisi target pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi Rp24 triliun pada 2024. Hal ini seiring dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menetapkan tarif pungutan ekspor CPO sebesar 7,5%.
Perlu diketahui, aturan mengenai pungutan ekspor CPO diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 (PMK 62/2024) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Beleid ini pun berlaku per 22 September 2024.
Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan, semestinya BPDPKS menargetkan pungutan ekspor CPO senilai Rp27 triliun untuk tahun ini.
“Kalau tahun ini kita target [pungutan ekspor] Rp27 triliun, tapi kemudian dengan adanya penurunan tarif kita perkirakan target bisa turun menjadi Rp24 triliun dari sisi pungutan ekspor,” kata Normansyah saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).
Hingga November 2024, BPDPKS mencatat pungutan ekspor CPO telah mencapai hampir Rp23 triliun.
Pihaknya pun bakal mempercepat pungutan ekspor CPO dengan menggandeng Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawal pungutan ekspor, terutama para eksportir yang memiliki potensi.
Baca Juga
“Selain itu juga kami melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pengutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi,” jelasnya.
Adapun, untuk 2025, Normansyah mengaku target pungutan ekspor kelapa sawit masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memproyeksikan nilainya tidak akan jauh berubah dari 2024.
“Kalau target tahun depan saya pikir itu masih kurang lebih sama. Kurang lebih tidak akan berubah jauh dari yang ada saat ini,” ujarnya.
