Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai arah kebijakan fiskal presiden AS terpilih Donald Trump karena diperkirakan akan cukup ekspansif ketimbang petahana Joe Biden.
Sri Mulyani menyampaikan kebijakan Trump yang diwaspadai seperti penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja strategis, dan proteksionisme dengan menaikkan tarif impor barang.
Selama ini, kata Bendahara Negara tersebut, AS menargetkan tarif impor hanya kepada China karena neraca dagang yang surplus. Ke depan, Trump diperkirakan akan memperluas pemberlakuan tarif impor ke negara-negara Asean, di mana termasuk di dalamnya Indonesia.
“Namun, sama seperti Trump periode pertama, semua melihat partner dagang AS yang surplus. Jadi, mungkin tidak hanya China yang kena, Asean seperti Vietnam dan beberapa negara lain akan dijadikan poin untuk fokus dan perhatian terhadap pengenaan tarif impor ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Rabu (13/11/2024).
Bukan hanya kebijakan impor yang Sri Mulyani waspadai, tetapi beberapa perubahan arah kebijakan AS pascakemenangan Trump seperti gencatan senjata dan aksi perdamaian tidak akan se-agresif Biden.
Di sisi lain, komitmen Trump terhadap perubahan iklim atau climate change juga tidak akan sefokus Biden. Diketahui Trump akan memperbolehkan lagi produksi bahan bakar fosil.
Baca Juga
Khawatirnya, perubahan arah kebijakan terkait perubahan iklim ini akan berdampak pada manufkatur, khususnya terkait kendaraan listrik.
“Pengaruh diperbolehkannya produksi fossil fuel mempengaruhi harga minyak dan terhadap masa dengan EV dengan seluruh rantainya,” jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya dalam masa kampanye, melansir dari Bloomberg (7/11/2024), Trump menjanjikan akan mengerek naik tarif impor produk dari China seperti baja dan kendaraan listrik.
Presiden AS terpilih tersebut telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China, tingkat yang diprediksi Bloomberg Economics akan menghancurkan perdagangan antara ekonomi terbesar di dunia.
Bahkan, ekonomi Asia Pasifik juga terancam dari janji kampanye Trump yang mencakup tarif tinggi, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, dan perubahan yang luas peraturan fiskal AS.
"Kawasan Asia Pasifik akan menghadapi tantangan mulai dari tarif yang lebih tinggi, berkurangnya kepercayaan dunia usaha, dan gejolak pasar keuangan," kata Senior Economist Moody's Analytics Stefan Angrick dalam laporannya, Senin (11/11/2024).
Dia memaparkan, risiko terbesar yang akan dihadapi negara Asia Pasifik adalah penerapan tarif impor yang lebih tinggi oleh AS. Sebagian besar ekspor yang dilakukan perekonomian Asia Pasifik dikirim ke AS, mendorong sebagian besar pertumbuhan di kawasan ini.
