Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku mendapat titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).
“Oh nggak, justru presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perentah' begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Adapun, hingga akhir 2024, Badan Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota baru bisa mencapai Rp100 triliun. Dari target tersebut, Basuki menyebut realisasi investasi IKN hingga pertengahan Oktober 2024, telah mencapai Rp58 triliun.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa dalam upaya mempercepat pembangunan IKN masih akan dilakukannya secara mandiri, yakni tanpa ditemani oleh Wakil Kepala OIKN.
Dia mengaku optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangunan sarana gedung yudikatif dan legislatif.
Baca Juga
Basuki melanjutkan bahwa tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan.
“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?” pungkas Basuki.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.
“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.
