Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.
Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.
Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.
Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).
Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.
Baca Juga
Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.
"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito.
Apalagi, klaimnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memerhatikan soal inflasi karena bersangkutan soal daya beli masyarakat. Dia mengaku Jokowi kerap mengecek sendiri harga komoditas sehingga kerap melakukan kunjungan kerja ke pasar-pasar.
