Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri PUPR Mengeluh Kelola Proyek Perumahan Sulit, Butuh Kementerian Khusus

Basuki mengungkapkan pengelolaan proyek perumahan merupakan hal berat sehingga membutuhkan kementerian khusus
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024) - Istimewa.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024) - Istimewa.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Basuki menjelaskan, Kementerian Perumahan juga perlu dijalankan untuk mendukung program 3 juta unit rumah.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Basuki mengaku tak masalah bila ada pemecahan antara Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum nantinya. Dirinya sepaham bahwa pembentukan Kementerian Perumahan diyakini bakal membawa dampak positif.

“Jadi kalau ini dia membentuk perumahan bagi saya pribadi bagus. Ya [biar terstruktur], gak gampang mengurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih yang juga merupakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap wacana pembentukan Kementerian Perumahan saat ini tengah digodok.

Dia membocorkan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pagu anggaran Kementerian Perumahan bahkan telah dialokasikan sebesar Rp53 triliun.

“Kita sudah memasukkan anggaran [Kementerian Perumahan] ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp53 triliun untuk memulai program ini,” jelasnya dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Senayan, Sabtu (31/8/2024). 

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper