Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto membentuk Kementerian Perumahan.
Basuki mengaku tidak masalah jika Prabowo bakal memisahkan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR. Dia mengatakan bahwa perubahan suatu kementerian/lembaga pada pemerintahan baru merupakan hal yang biasa.
"Tidak masalah, yang selalu saya bilang organisasi hanya satu vehicle untuk mencapai suatu tujuan. Dulu itu hanya PU saja, kemudian jadi PU dan Tenaga Listrik. Kemudian Kimpraswil, Kimbangwil kemudian PU saja," kata Basuki saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Basuki menuturkan perubahan di tubuh kementerian yang fokus pada bidang infrastruktur ini juga terjadi saat Presiden Jokowi mulai menjabat. Saat itu, Jokowi menggabung Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan sehingga menjadi Kementerian PUPR.
"Kalau mau dipisah lagi dari perumahan ya tidak masalah. Kalau saya perhatikan, statement pak Hashim ini ingin mengembalikan PU ke khitahnya, jadi Bina Marga, Cipta Karya, SDA. Tidak apa-apa, jadi PU sebagai pembina konstruksi," ujarnya.
Adapun terkait anggaran, Basuki mengatakan bahwa pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2025 sebesar Rp75 triliun. Angka tersebut turun 50,5% dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Dia mengatakan anggaran tersebut sudah termasuk untuk bidang perumahan.
Baca Juga
Lebih lanjut, Basuki menuturkan bahwa Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran 2025 menjadi Rp136 triliun. Dia menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek, di antaranya untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.
Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-PSN.
Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.
Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.
“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih yang juga merupakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap wacana pembentukan Kementerian Perumahan saat ini tengah digodok.
Dia membocorkan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pagu anggaran Kementerian Perumahan bahkan telah dialokasikan sebesar Rp53 triliun.
“Kita sudah memasukkan anggaran [Kementerian Perumahan] ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp53 triliun untuk memulai program ini,” jelasnya dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Senayan, Sabtu (31/8/2024).
