Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengatur penyediaan cadangan penyangga energi (CPE) untuk mengantisipasi krisis energi atau darurat energi.
Pengaturan penyediaan dan pengelolaan CPE tertuang dalam Peraturan Presiden No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang diundangkan pada 2 September 2024.
Dijelaskan bahwa cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
Jenis CPE yang diatur meliputi bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline), liquefied petroleum gas (LPG), dan minyak bumi (minyak mentah).
Berdasarkan pasal 6, jumlah CPE untuk jenis bensin ditentukan sebesar 9,64 juta barel, LPG sejumlah 525.780 metrik ton, dan minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.
Jumlah CPE tersebut dipenuhi sampai dengan kurun waktu 2035. Pemenuhan CPE dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Baca Juga
Adapun, pengelolaan CPE dapat mengikutsertakan BUMN di bidang energi, badan usaha, dan/atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang energi. Pengelolaan CPE meliputi pengadaan persediaan CPE, penyediaan infrastruktur CPE, pemeliharaan, penggunaan, hingga pemulihan CPE.
CPE digunakan apabila terjadi krisis energi dan/atau darurat energi. Sementara itu, pendanaan CPE dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut, alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan penyangga energi hingga 2035 diperkirakan mencapai Rp70 triliun.
Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menekankan bahwa pendanaan CPE tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.
“Alokasi dana disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sampai dengan 2035 kurang lebih Rp70-an triliun,” kata Djoko saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/9/2024).
Terkait dengan infrastruktur CPE, Djoko menuturkan bahwa pada tahap awal ini bakal menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk membangun infrastruktur baru.
“Kalau infrastruktur yang ada nggak cukup ya harus bangun jika dananya tersedia bertahap, 2035 targetnya selesai semua,” ucapnya.
