Bisnis.com, JAKARTA - Institute Essential for Services Reform (IESR) mengingatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang baru dilantik, untuk memastikan implementasi kemitraan transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dapat berjalan sesuai rencana.
Salah satunya, dengan memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai (bankable) dan reformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menghalangi investasi energi terbarukan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, Menteri Bahlil perlu memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi di Indonesia.
“Implementasi JETP membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, menteri ESDM yang baru perlu menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa dukungan dari mitra internasional tetap solid dalam mendorong transisi energi di Indonesia,” kata Fabby dalam keteranganya, Selasa (20/8/2024).
Fabby pun meminta agar Bahlil dapat meneruskan langkah strategis menteri sebelumnya yaitu Arifin Tasrif yang mendorong pengembangan energi terbarukan dan meletakkan fondasi bagi transisi energi di Indonesia.
Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Baca Juga
Fabby berharap komitmen transisi energi menuju net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal dapat dilanjutkan dan upaya untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 diperkuat di masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM yang baru.
“IESR menilai beberapa tugas krusial yang perlu Bahlil Lahadalia tuntaskan, termasuk implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diamanatkan dalam Perpres No. 112/2022,” ujar Fabby.
Peta jalan ini, kata Fabby, yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU, termasuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM).
Sebab, dalam kajian IESR menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80% di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris.
“Langkah ini akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40% dalam bauran energi primer di tahun 2030,” tutur Fabby.
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju pada Senin (19/8/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ada tiga orang baru yang dilantik sebagai menteri, yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).
