Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu lebih selektif jika ingin kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lahkah tersebut penting untuk dilakukan, terutama terkait tarif dan jangka waktu yang diberikan.
Hal ini mengingat kondisi ketatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana kinerja penerimaan pajak telah menunjukkan tren kontraksi.
Yusuf mengatakan, pertumbuhan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) terutama, secara neto relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
"Kondisi ini tidak terlepas dari restitusi yang banyak dilakukan. Oleh karena itu, pemberian insentif tentu akan menambah semakin sedikitnya setoran pajak yang bisa didapatkan dari pos PPN ini," katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).
Di sisi lain, Yusuf mengatakan, kebutuhan belanja pemerintah juga semakin membesar, sehingga kebutuhan pendanaan melalui pajak perlu diprioritaskan pada sektor-sektor yang dinilai penting.
Baca Juga
"Saya kira pemberian insentif untuk sektor otomotif bisa dilakukan, hanya saja periode waktunya perlu diseleksi untuk tidak terlalu lama dan juga disesuaikan dengan sektor atau kendaraan yang berpotensi mendorong kinerja dari industri otomotif itu sendiri," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemberian kembali insentif PPnBM DTP mobil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Susiwijono mengatakan, insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil mengalami penurunan.
“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin pada semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).
Susiwijono mengatakan, dua faktor yang disampaikan Gaikindo yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023 dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.
“Mereka lapor ke pak Menko [Airlangga Hartarto] kemarin, tolong segera ditinjau kembali PPnBM DTP dan pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor,” kata dia.
Meski demikian, Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan kembali memberikan insentif tersebut atau tidak. Hal ini masih perlu didiskusikan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, khususnya soal pengalokasian anggaran.
“Kita belum tahu [apakah kembali diberikan], nanti kan alokasi [anggaran] harus sesuai dengan keuangan [di Kementerian Keuangan], kita belum [putuskan]. Dari sisi asosiasi, produsen, mereka kemarin menyampaikan produksinya luar biasa, utilisasinya kurang bisa maksimal karena demand-nya juga lagi turun,” jelasnya.
