Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah.
Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Simbara untuk timah ini sudah diusulkan beberapa waktu lalu sebelum adanya kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. Dia pun senang Simbara untuk timah dan nikel akhirnya bisa diluncurkan.
“Tapi terus sampai ada beberapa macam, sampai kejadian yang di mana, dikorupsi yang timah itu mendorong kami untuk mempercepat proses ini dan hari ini kita saya pikir sudah bisa luncurkan,” kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).
Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, pada sistem Simbara ini Kementerian ESDM berkontribusi terhadap penyediaan data badan usaha terdaftar.
Artinya, saat perusahaan tambang membuat billing royalty atau tagihan royalti pada aplikasi E-PNBP, perusahaan tersebut dipastikan izinnya sudah terdaftar pada aplikasi MODI dan telah memiliki persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Baca Juga
“Dengan integrasi tersebut, maka dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB yang dapat membuat billing profesional yang setelah dibayarkan akan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN,” ujar Arifin.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kontribusi Simbara terhadap penerimaan menjadi salah satu contoh kecil untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha. Termasuk mendorong pelaku usaha untuk menyelesaikan piutang dengan automatic blocking system (ABS).
Pengusaha pun diberikan kemudahan karena setidaknya sejak awal diluncurkan pada 2022, Simbara membuat simplifikasi atas 10 sistem menjadi satu sistem. Selain itu, juga 50 dokumen dikoordinasikan satu pintu.
“Maka kewibawaan negara ditegakkan, pengusaha nggak bisa lobi kementerian. Dengan sistem ini kita kerja rapi dan konsisten tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban,” tegasnya.
Sebelumnya, Luhut menuturkan Simbara memiliki sejumlah manfaat, misalnya optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sampai efektivitas pengawasan bersama antarkementerian/lembaga.
“Saya tegaskan kepada mereka bahwa manfaat potensi peningkatan penerimaan negara mencapai Rp6,5 triliun adalah salah satu alasan mempercepat proses integrasi ini selain meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama,” ujar Luhut dalam Rapat Terbatas Implementasi mineral ke dalam Simbara, Senin (10/6/2024).
