Bisnis.com, JAKARTA - Jelang masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto, pemerintah resmi mengintegrasikan tata kelola dan niaga komoditas nikel dan timah ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).
Selama ini, Simbara yang telah diluncurkan sejak 2022 baru mencakup komoditas batu bara. Perluasan ekosistem Simbara diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba).
Simbara dirancang sebagai platform digital yang akan mengintegrasikan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, setoran royalti minerba ke negara berpotensi meningkat sekitar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dengan diimplementasikannya Simbara untuk nikel dan timah.
Luhut menjelaskan, penerimaaan negara dapat meningkat seiring dengan proses bisnis di sektor minerba yang akan lebih transparan dari hulu hingga hilir dengan sistem ini.
"Saya tanya ke Seto [Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto], itu Bu [Menteri Keuangan] Sri Mulyani bisa dapat berapa dari sistem ini. Hanya dari uang royalti, nantinya kita bisa dapat Rp5 triliun-Rp10 triliun, belum bicara pajak," ujar Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).
| Baca Juga : Luhut Minta Nikel dan Timah Masuk Simbara, Perintah Jokowi hingga Potensi Penerimaan Rp6,5 triliun |
|---|
Luhut menyebut, peluncuran Simbara untuk komoditas timah dan nikel ini sebenarnya mengalami keterlambatan. Dia menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mendorong implementasi sistem ini untuk nikel dan timah sejak beberapa bulan lalu.
Namun, dia mengupayakan untuk mempercepat pemberlakuan sistem ini menyusul terjadinya kasus korupsi yang terjadi pada PT Timah Tbk.
Luhut melanjutkan, pihaknya akan mengusulkan agar komoditas sumber daya alam (SDA) lain seperti emas hingga kelapa sawit masuk ke dalam data Simbara. Luhut mencontohkan, komoditas seperti durian dapat dimasukkan ke dalam sistem ini mengingat potensi ekspornya yang bagus.
"Kemarin saya baru kirim tim ke Parigi, Sulawesi Tengah untuk durian ini sekarang nilainya (ekspor) mencapai US$1 miliar dan angka itu bisa lebih banyak, jadi Simbara ini tidak hanya untuk mineral. Kalau semua kita tertibkan itu akan meningkatkan pendapatan petani-petani kita," kata Luhut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kala terjadi boom commodity pada 2022, realisasi penerimaan negara dari Simbara ini mencapai Rp183,5 triliun. Pada 2023, saat harga komoditas turun dan sejalan dengan penerapan Simbara, penerimaan negara masih dapat terjaga dengan nilai Rp172,9 triliun.
“Pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan realisasi 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus,” tutur Sri Mulyani.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menambahkan, Simbara secara khusus telah memberikan capaian langsung dan signifkan terhadap penerimaan negara.
“Antara lain, pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga risk profiling pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun,” kata Isa.
Selain itu, Simbara juga berhasil mendorong pelaku usaha untuk menyelesaikan piutang dengan penerapan automatic blocking system (ABS) senilai Rp1,1 triliun.
| Baca Juga : Pasca Heboh Ekspor Nikel Ilegal Hingga Kasus Timah, Menkeu Sri Mulyani Sebut Kini Data Terintegrasi Simbara |
|---|
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan implementasi Simbara mampu mendeteksi modus kecurangan dalam penyetoran penerimaan negera pada sektor batu bara.
Sejak implementasi Simbara di sektor batu bara pada 2022, kata Arifin, Kementerian ESDM bisa mengetahui adanya penyelewengan terhadap nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang dilakukan perusahaan batu bara. Penyelewengan yang dimaksud, seperti penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali, kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar.
“Dan penghindaran PNBP [penerimaan negara bukan pajak] berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor,” kata Arifin.
Dengan diketahuinya modus penyelewangan pada sektor batu bara, Arifin mengharapkan Simbara dapat juga membuka modus serupa pada sektor mineral seiring diluncurkannya Simbara untuk komoditas nikel dan timah.
“Simbara ini juga diharapkan mampu membawa implikasi yang signifikan bagi stakeholder melalui industri pertambangan dalam peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.
Harapan Pengusaha
PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM) menyambut baik perluasan ekosistem Simbara pada komoditas nikel.
Direktur Utama Antam Nicolas D. Kanter menyampaikan, dengan adanya sistem ini bakal membuat tata kelola pada sektor nikel akan lebih baik dari sebelumnya.
“Dengan adanya sistem integrasi seperti ini, data-datanya digital dan semuanya itu transparan, sudah pasti kita ke depannya akan jauh lebih baik lagi,” kata Nico saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).
