Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).
Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.
Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.
“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).
Menurutnya, usulan tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian di sekitar pelabuhan tersebut lantaran hal ini akan membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru.
Baca Juga
Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.
“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.
“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).
