.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dua kader Partai Gerindra yakni keponakan Presiden terpilih Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kamis (18/7/2024) atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatannya. Nama ketiga yang dilantik adalah Yuliot Tanjung yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM sebagai Wakil Menteri.
“[Penunjukan itu dimaksudkan] untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo," pungkas Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Reuters, Kamis (18/7/2024).
Dalam laporan itu disebutkan Thomas tidak disiapkan untuk pos menteri menggantikan Sri Mulyani. Pos ini disebutkan tetap disiapkan untuk kalangan profesional. Bendahara partai itu ditugaskan untuk menyinkronkan rencana pemerintahan berikutnya, dengan anggaran 2025 yang dirancang di kementerian keuangan.
“Prabowo masih mempertimbangkan kandidat profesional untuk peran menteri keuangan,” pungkasnya.
Meski demikian, Dasco juga memastikan Thomas akan tetap menjadi wakil menteri keuangan ketika masa jabatan Prabowo resmi dimulai pada Oktober 2024.
Penunjukan itu membawa reaksi di pasar keuangan berupa pelemahan rupiah. “Kami berharap penunjukan Djiwandono akan membawa komunikasi yang lebih baik mengenai sinergi fiskal dan program-program yang diusulkan selama kampanye dapat diimplementasikan dengan hati-hati sesuai dengan kondisi fiskal kita,” kata ekonom dari Maybank Indonesia Myrdal Gunarto.
Baca Juga
Dia berharap masuknya Thomas membawa dampak netral pada pasar, lantaran tidak ada perubahan dalam angka fiskal. Dalam laporannya, Reuters juga menyoroti soal pilihan Prabowo untuk menteri keuangan dan rencana fiskal yang berada dalam pengawasan investor, lantaran janji-janji mahal termasuk rencana untuk makan sekolah gratis.
Kemudian, kekhawatiran bahwa utang mungkin naik selama pemerintahan Prabowo yang akan datang sebelumnya telah menambah tekanan pada harga rupiah dan obligasi Indonesia.
