Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut harga tiket pesawat di Indonesia merupakan salah satu yang termahal.
Mengutip akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024), tinggi harga tiket pesawat belakangan ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, hal ini terjadi seiring dengan pulihnya aktivitas penerbangan pascapandemi. Luhut menyebut, aktivitas penerbangan global telah 90% pulih dibandingkan dengan situasi pra pandemi.
Dia menuturkan, berdasarkan data IATA, jumlah penumpang pesawat secara global pada 2024 akan mencapai 4,7 miliar orang, atau naik 200 juta penumpang jika dibandingkan dengan 2019.
Luhut menyebut, harga tiket pesawat Indonesia saat ini merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara dengan jumlah penduduk besar.
"Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ujar Luhut.
Baca Juga
Seiring dengan hal tersebut, Luhut menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Jurus Turunkan Harga Tiket Pesawat
Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.
Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.
Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.
"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi (biaya operasi) keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.
Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.
Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.
Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.
Selanjutnya, Luhut mengatakan pihaknya juga akan menggenjot peran segmen kargo pada pendapatan maskapai. Menurut Luhut, segmen penerimaan kerap kali luput dari perhatian.
Padahal, dia mengatakan pendapatan kargo dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif batas atas.
Oleh karena itu itu, pihaknya juga mengkaji insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.
"Terhitung sejak rapat ini dilakukan, seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," kata Luhut.
