Bisnis.com, JAKARTA – Jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura – Wamena Segmen Memberamo – Elelim bakal dibangun dalam waktu dekat usai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meneken kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) pada Rabu (3/7/2024).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, konstruksi Trans Papua itu bakal dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan PT Hutama Mambelim Trans Papua dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. PT Hutama Mambelim Trans Papua merupakan konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).
"Saya yakin dengan KPBU, insyaallah, jalan ini akan segera terwujud sehingga tingkat kemahalan barang dan jasa di Wamena dapat diturunkan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Pegunungan dapat segera terwujud," jelas Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/7/2024).
Basuki menjelaskan, eksistensi Trans Papua sudah dicita-citakan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto pada awal 1980-an. Kala itu, Soeharto berkeinginan meningkatkan konektivitas Papua untuk meneken biaya logistik yang masuk ke wilayah tersebut.
Seiring dengan dilakukan penandatanganan perjanjian proyek pada Rabu (3/7/2024) tersebut, Basuki berharap konstruksi, peningkatan hingga pemeliharaan ruas jalan tersebut bisa segera dimulai. Dia juga mewanti-wanti agar badan usaha terkait tidak main-main dalam menjalankan konstruksinya.
"Terima kasih atas semangat kita bersama. Selamat bekerja, dan jangan main-main dengan KPBU ini," tegasnya.
Baca Juga
Adapun, Segmen Mamberamo - Elelim memiliki panjang ruas mencapai 50,14 kilometer yang akan dibangun dengan skema KPBU. Segmen ini merupakan bagian dari ruas Jayapura - Wamena.
Lingkup pembangunannya meliputi pembangunan jembatan, satu unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing, serta O&M selama masa layanan.
Bentuk kerja sama proyek KPBU ini adalah design-build-finance-operate-maintenance-transfer dengan masa kerja sama selama 15 tahun (2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan) dengan pengembalian investasi melalui skema availability payment (AP). Dengan nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun, proyek ini memperoleh penjaminan pemerintah dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
