Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengusulkan adanya kementerian/lembaga tekstil pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang nantinya bertugas untuk mengurus industri TPT.
Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyampaikan, kehadiran kementerian/lembaga tersebut diharapkan dapat melindungi sekaligus mengatasi permasalahan yang terjadi di industri dalam negeri.
“Minimal ada RUU lah tekstil. Ada kementerian, [atau] ada lembaga,” kata Nandi kepada awak media di kawasan Patung Kuda Monas, Kamis (27/6/2024).
Usulan tersebut bukan tanpa sebab. Nandi menyebut, pihaknya harus menemui sejumlah kementerian jika industri ini sedang dihadapkan dengan masalah. Selain itu, masalah tersebut hanya ditangani sampai tingkat direktur jenderal.
Padahal, lanjut dia, jutaan orang hidup melalui industri ini dan menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar devisa.
“Tapi kami hanya di atas dirjen. Ngeri. Seperti apa ini negeri? Padahal kita penyumbang juga ke negara,” ujarnya.
Baca Juga
Adapun, Aliansi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Pekerja Tekstil Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan upaya-upaya guna menyelamatkan industri TPT, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik dalam 2 tahun terakhir.
Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis (27/6/2024), Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Indonesia dalam salah satu tuntutannya mendesak seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju serta jajaran lembaga pemerintah lainnya agar memiliki visi dan misi yang sama dengan Jokowi untuk berpihak secara nyata terhadap produk dalam negeri dan menjadikan pasar domestik sebagai jaminan pasar bagi produk dalam negeri termasuk produk IKM di dalamnya.
Pihaknya juga menuntut agar seluruh menteri Kabinet Jokowi untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya serta para retailer barang-barang impor.
Nandi menyebut, sikap ini merupakan pernyataan perang dari pelaku usaha dan pekerja industri TPT terhadap mafia impor yang ada di lingkup pemerintahan.
“Kami akan selalu berada disisi Presiden Republik Indonesia untuk memberantas praktik-praktik impor ilegal yang selama ini menyengsarakan kami, membuat ratusan ribu para pekerja tekstil dan IKM tekstil kehilangan pekerjaan,” pungkasnya.
