Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Airlangga, Sri Mulyani, dan Keponakan Prabowo Kumpul di Kantor Pajak Hari Ini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertemu Menkeu Sri Mulyani, serta tim sinkronisasi yang diwakili keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono pada hari ini
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan kepada awak media di rumah duka, Jakarta Selatan Minggu (23/6/2024)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan kepada awak media di rumah duka, Jakarta Selatan Minggu (23/6/2024)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan melakukan pertemuan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta tim sinkronisasi yang diwakilkan oleh Thomas Djiwandono.

Dalam hal ini, Thomas yang merupakan keponakan dari presiden terpilih Prabowo Subianto hadir sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan. 

Pertemuan tersebut tercantum dalam undangan kegiatan dari Kemenko Perekonomian untuk Senin (24/6/2024), pukul 08.30 WIB di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 

“Konferensi Pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] 2025,” tulis agenda tersebut, dikutip Minggu (23/6/2024). 

Sejak akhir Mei lalu, pemerintahan Jokowi telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi landasan RAPBN 2025. 

Petahana bahkan secara terang-terangan menyampaikan telah mempertimbangkan beragam program prioritas visi misi Prabowo-Gibran dalam kerangka tersebut.

Pasalnya, diketahui sederet program milik Prabowo-Gibran yang membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit pada tahun depan dan 5 tahun mendatang. 

Adapun, Tim Sinkronisasi tersebut telah menyambangi kantor Sri Mulyani pada 31 Mei 2024 untuk membahas sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan. 

Teranyar, Kementerian Keuangan baru saja melaksanakan rapat Panja Badan Anggaran DPR RI, Kamis (20/6/2024) lalu, yang membahas asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam KEM-PPKF 2025.

Berikut hasil keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 

Indikator  APBN 2024 Rencana 2025 
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,2  5,1-5,5
Inflasi (%) 2,8 1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US$) 15.000 15.300 – 15.900
Suku bunga SBN 10 tahun (%) 6,7  6,9 -7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) 8,2  75-85
Lifting minyak (ribu barel per hari) 635 580- 605
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.033 1.003 – 1.047

Berikut Postur Sementara APBN 2025 

Uraian  KEM-PPKF 2025 Kesepakatan Pemerintah & Komisi XI
A. Pendapatan negara (% PDB) 12,14 - 12,36 12,3 – 12,36
B. Belanja negara (% PDB) 14,59 – 15,18 14,59 - 15,18
Belanja pemerintah pusat (% PDB) 10,92 – 11,17 10,92 - 11,17
TKD (% PDB) 3,67 - 4,01 3,67 - 4,01
C. Keseimbangan primer (% PDB) (0,3) – (0,61) (0,14) – (0,61)
D. Defisit (% PDB) (2,45) - (2,82) (2,29) – (2,82)
Pembiayaan investasi (% PDB) (0,3) – (0,5) (0,3) – (0,5)
Debt ratio (% PDB) 37,98 – 38,71 37,82 – 38,71


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper