Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) bagi Nahdlatul Ulama masih dalam proses administrasi.
Adapun, NU bakal mendapatkan tambang batu bara bekas Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal (KPC) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Ya kan lagi diurus, masih dalam proses administrasi,” kata Arifin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2024).
Arifin mengatakan, pihaknya hanya akan memproses terkait perizinan tambangnya, sementara persoalan perizinan terkait investasi akan diproses oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Iya ini kemungkinan izin tambangnya tetap pertambangan di kita. Kalau investasi kan izin semua dari BKPM,” ujarnya
Seperti yang diberitakan sebelummya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan beleid yang mengatur soal pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
Baca Juga
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 83 A beleid itu, dikutip Jumat (31/5/2024).
Adapun, WIUPK yang dimaksud merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).
Lewat beleid setingkat PP itu, Jokowi juga mengamanatkan kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.
Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK nantinya tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasi bisnis terkait.
“Kepemilikan saham organisasi kemasyarakat keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali,” tuturnya.
