Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU menggelar diskusi urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara di tengah krisis penerimaan negara yang terjadi belakangan.
Ketua ISNU Forum Hery Haryanto Azumi menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) harus segera direalisasikan. Dia mengingatkan pada awal-awal tahun terjadi defisit APBN karena penerimaan negara yang merosot.
Memang dalam tiga bulan pertama 2025, APBN selalu mengalami defisit. Terakhir per Maret 2025, APBN mengalami defisit Rp104,2 triliun atau setara dengan 0,43% PDB. Tren defisit baru berakhir pada April.
"Ada satu kebutuhan agar antara kolektor pajak, kolektor penerimaan dengan treasury [kementerian keuangan] itu dipisahkan agar terjadi akuntabilitas, kredibilitas yang kuat," ujar Hery usai acara di Kantor PBNU, Rabu (11/6/2025).
Salah satu narasumber yang diundang ISNU yaitu Guru Besar Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional Universitas Negeri Sultan Agung Edi Slamet Irianto. Sebelumnya, Edi sempat digadang-gadang menjadi calon kepala BPN.
Selain itu, ada Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam.
Baca Juga
Hery mengaku ISNU mengundang tiga orang tersebut hanya karena memang setuju dengan pembentukan BPN. Selain itu, keahlian mereka sesuai dengan tema diskusi.
"Beliau-beliau orang yang pasti capable, beliau tahu bagaimana jeroannya, dalam pajak bagaimana, penerimaan bagaimana, dan mereka punya visi agar Badan Penerimaan ini terwujud," ungkapnya.
.JPG?w=300&h=221)
