Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp53,19 triliun. Pada saat bersamaan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pamit kepada DPR untuk pergi Haji.
Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyetujui jumlah anggaran tersebut dengan syarat untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pagu yang telah disepakati.
“Dengan mengucapkan alhamdulilahirobbil’alamin kita menyetujui anggaran Kemenkeu tahun 2025 sebesar itu [Rp53,19 triliun],” ujarnya dalam rapat Pengambilan Keputusan RKA dan RKP Kementerian Keuangan Tahun 2025, Selasa (11/6/2024).
Usai Kahar menyetujui anggaran Kemenkeu melalui pengetokan palu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih dan meminta restu karena akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah Haji pada bulan ini.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan, kami juga mohon maaf lahir batin, karena besok akan menuju Tanah Suci,” ujar Sri Mulyani.
Selain Sri Mulyani, pejabat Kemenkeu yang diketahui juga berangkat ke Tanah Suci, yaitu Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo.
Baca Juga
Adapun, saat ini pemerintah, bukan hanya Kemenkeu, dengan DPR tengah memasuki masa pembahasan mengenai anggaran untuk APBN 2025.
Terkait pagu indikatif Kemenkeu 2025, Sri Mulyani menjelaskan akan terdiri dari rupiah murni sebesar Rp42,78 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp21,76 miliar, hibah Rp7,24 miliar, dan badan layanan umum (BLU) Rp10,37 triliun.
Kemenkeu pada 2025 akan berfokus pada lima program utama, yaitu kebijakan fiskal dan sektor keuangan, diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, analisis kebijakan fiskal dan sektor keuangan, komunikasi dan edukasi, serta monitoring dan evaluasi kondisi fiskal, ekonomi, dan keuangan.
Jika dirincikan berdasarkan fungsi, pagu indikatif Kemenkeu tahun anggaran 2025 terdiri dari fungsi pelayanan umum sebesar Rp48,87 triliun, fungsi ekonomi Rp251,79 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp4,06 triliun.
