Bisnis.com, JAKARTA - Sederet menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia "ngambek" dan melayangkan protes ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gara-gara pemangkasan anggaran operasional untuk tahun 2025.
Protes dilayangkan oleh Luhut, Bahlil, dan beberapa menteri lainnya saat pembahasan anggaran 2025 dengan DPR RI yang berlangsung sejak pekan lalu hingga saat ini.
Menko Luhut Binsar Pandjaitan awalnya meminta tambahan anggaran tahun 2025 untuk lembaga yang dipimpinnya ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Luhut tidak puas karena Kemenko Marves hanya mendapat alokasi anggaran Rp274 miliar untuk tahun depan seperti yang tertera dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) 2025 yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani.
Seperti sudah frustasi, dia meminta tambahan anggaran lagi senilai Rp213,3 miliar kepada Banggar DPR RI.
"Tolonglah, kami imbau ke Bapak ini [untuk menaikkan anggaran Kemenko Marves], karena saya sudah minta menteri keuangan juga nih, karena capek saya juga," jelas Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).
Baca Juga
Luhut mengaku sudah lelah meminta tambahan anggaran ke Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara. Luhut bahkan curhat sempat ingin merenovasi kantornya di lantai 21 Gedung Kemenko Marves karena dirasa sudah seperti gudang.
Meski demikian, pihaknya tidak punya anggaran lebih sehingga sempat meminta tambahan Rp20 miliar ke Kementerian Keuangan. Meski demikian, tambahan anggaran untuk renovasi tersebut tidak diberikan.
"Saya pikir, ndak bisa juga gini, ini kalian tuh enak aja, penerimaan kalian kami bantu dengan tadi Himbara, dengan segala macem, kalian ngasih Rp20 miliar aja susah, ah enggak beres kau, segala macam. Enggak adil itu menurut saya," ujar Luhut.
Bahkan, purnawirawan perwira TNI ini mengaku sempat membayar hotel dengan uang pribadinya karena kementeriannya kekurangan anggaran.
Padahal, Luhut mengaku Kemenko Marves sudah berupaya lakukan penghematan yang luar biasa. Dia mengklaim, Kemenko Marves telah menerapkan e-catalog yang menghemat anggaran hingga ratusan triliun.
Bahlil Ngamuk Minta DPR Panggil Sri Mulyani
Seperti Luhut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Bahlil mengatakan Sri Mulyani dan Suharso harus memberikan penjelasan terkait anggaran Kementerian Investasi/BKPM yang dipotong pada pagu indikatif tahun 2025.
Adapun, dalam paparan yang Bahlil sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI diketahui bahwa pagu indikatif anggaran 2025 untuk bagi Kementerian Investasi/BKPM hanya berada di angka Rp681,8 miliar. Angka tersebut justru turun hampir 50% dari anggaran tahun 2024 yang mecapai Rp1,2 triliun.
“Saya minta tolong ke bapak pimpinan [Komisi VI DPR] untuk panggil Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan Bappenas [Suharso Monoarfa] untuk jelaskan ini [masalah anggaran],” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).
Bahlil menuturkan bahwa dirinya merasa bingung dengan langkah yang diambil oleh pemerintah terkait penurunan anggaran bagi Kementeriannya.
Karena, teori ekonomi yang dipakai pemerintah dalam menentukan pagu indikasi anggaran 2025 bagi Kementerian yang dipimpinnya tidak pernah dirinya tau sampai saat ini.
“Jadi saya ingin katakan dalam forum ini RKP yang dibuat Bappenas dan Menkeu [target investasi] Rp1.850 triliun itu tidak bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan,” ujarnya.
Bahlil pun menjabarkan dengan pagu anggaran yang dianggarkan pada pihaknya di tahun 2025 sangat tidak rasional jika target investasi tahun 2025 berada diangka Rp1.850 triliun.
Sebab, dengang anggaran sebesar itu, bahlil menilai investasi yang bisa didapatkan hanya sebesar Rp800 triliun.
“Jadi saya sampaikan kita revisi aja RKP-nya, dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” ucap Bahlil.
AHY Sungkan Minta Tambahan Anggaran
Berbeda dengan Luhut dan Bahlil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pagu indikatif 2025 yang didapat Kementerian ATR/BPN Rp5,5 triliun. Angka tersebut jauh dari usulan yang disampaikan.
AHY mengungkap, pihaknya telah mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp14,01 triliun. Meski pagu indikatif 2025 jauh di bawah usulan, tapi AHY mengaku sungkan untuk meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Sebetulnya yang kami usulkan 2025 itu hingga Rp14 triliun, sekali lagi kami menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya sebesar Rp6,5 triliun," kata AHY dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Dalam paparannya, usulan pagu anggaran yang diusulkan mencapai Rp14 triliun meliputi program dukungan manajemen sebesar Rp5,62 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp8,01 triliun, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp401,03 juta.
Oleh karena itu, AHY mengaku pagu indikatif yang dianggarkan sebetulnya masih jauh di bawah agenda kerja yang direncanakan bakal dikerjakan pada 2025.
"Pagu indikatifnya Rp6,5 triliun kalaupun tidak [bisa dikabulkan sesuai usulan Rp14 triliun] kami berharap tak terlalu jauh dari yang kami dapat di tahun sebelumnya atau pada 2023," tegas AHY.
Pada kesempatan yang sama, AHY mengungkap pihaknya saat ini tengah mengajukan bantuan pinjaman lunak dari World Bank dengan nilai mencapai US$600 juta atau mencapai Rp9,77 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.297).
Adapun, untuk tahun anggaran 2024 sebelumnya AHY sempat meminta tambahan anggaran mencapai Rp675,87 miliar.
Usulan penambahan anggaran tersebut dilakukan karena pagu anggaran 2024 sebesar Rp7,58 triliun dinilai tidak cukup untuk merealisasikan sejumlah target prioritas yang dibidik Kementerian ATR/BPN pada tahun ini.
"Terhadap ketersediaan pagu anggaran 2024, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan optimal menjaga target prioritas ATR/BPN. Namun alokasi anggaran tersedia tahun 2024 tidak cukup untuk mencapai target tersebut," jelasnya beberapa waktu lalu.
