Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Bahlil mengatakan Sri Mulyani dan Suharso harus memberikan penjelasan terkait anggaran Kementerian Investasi/BKPM yang dipotong pada pagu indikatif tahun 2025.
Adapun, dalam paparan yang Bahlil sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI diketahui bahwa pagu indikatif anggaran 2025 untuk bagi Kementerian Investasi/BKPM hanya berada di angka Rp681,8 miliar. Angka tersebut justru turun hampir 50% dari anggaran tahun 2024 yang mecapai Rp1,2 triliun.
“Saya minta tolong ke bapak pimpinan [Komisi VI DPR] untuk panggil Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan Bappenas [Suharso Monoarfa] untuk jelaskan ini [masalah anggaran],” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).
Bahlil menuturkan bahwa dirinya merasa bingung dengan langkah yang diambil oleh pemerintah terkait penurunan anggaran bagi Kementeriannya.
Karena, teori ekonomi yang dipakai pemerintah dalam menentukan pagu indikasi anggaran 2025 bagi Kementerian yang dipimpinnya tidak pernah dirinya tau sampai saat ini.
Baca Juga
“Jadi saya ingin katakan dalam forum ini RKP yang dibuat Bappenas dan menkeu Rp1.850 triliun itu tidak bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan,” ujarnya.
Bahlil pun menjabarkan dengan pagu anggaran yang dianggarkan pada pihaknya di tahun 2025 sangat tidak rasional jika target investasi tahun 2025 berada diangka Rp1.850 triliun.
Sebab, dengang anggaran sebesar itu, bahlil menilai investasi yang bisa didapatkan hanya sebesar Rp800 triliun.
“Jadi saya sampaikan kita revisi aja RKP-nya, dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” ucap Bahlil.
