Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan anggaran kementeriannya pada 2025 tidak lebih besar dari anggaran Kecamatan di DKI Jakarta.
Saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Bahlil mengatakan bahwa anggaran bagi Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Tercatat, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2024 sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut justru turun drastis menjadi Rp681,8 miliar pada 2025.
"[Anggaran] Rp650 miliar ini, ini kita memandang pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, Camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementeriannya,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024)
Bukan itu saja, Bahlil secara blak-blakan mengatakan pengurangan anggaran ini tidak sejalan dengan target investasi yang diberikan pemerintah. Sebab, pada tahun 2025 Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan meraup investasi sebesar Rp1.850 triliun.
Angka tersebut naik Rp200 triliun dari target investasi pada tahun lalu yang mencapai Rp1.650 triliun. Mengacu pada hal itu, Bahlil merasa bingung dengan langkah yang diambil oleh pemerintah terkait penurunan anggaran bagi Kementerian Investasi/BKPM.
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan terkait anggaran Kementerian Investasi/BKPM yang dipangkas pada tahun ini.
“Jadi saya ingin katakan dalam forum ini RKP yang dibuat bappenas dan menkeu Rp1.850 triliun itu tidak bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan,” ujarnya.
Bahlil pun menjabarkan dengan pagu indikatif anggaran yang dianggarkan pada pihaknya pada tahun 2025 sangat tidak rasional jika target investasi 2025 berada di angka Rp1.850 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, Bahlil menilai investasi yang bisa didapatkan hanya sebesar Rp800 triliun.
"Begitu ada rapat nanti Pasca 2024-2025, kalian meminta pertanggung jawaban kepada tim saya, jangan meminta Rp 1.850 triliun untuk realisasi investasi. Jadi Rp 800 triliun aja pimpinan, ya terserah lah," ungkap Bahlil.
