Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog menargetkan pengadaan beras dari dalam negeri pada tahun ini bisa mencapai lebih dari satu juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyebut total stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton. Adapun, sebanyak 688.877 ton beras di antaranya berasal dari penyerapan dari dalam negeri selama Januari hingga awal Juni 2024.
"Pengadaan dalam negeri sampai dengan minggu lalu sebanyak 688.877 ton setara beras, ini kurang lebih 110% dari target panen raya 2024," kata Bayu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Bayu pun menargetkan pengadaan beras dari dalam negeri hingga akhir tahun ini bisa melampaui 1 juta ton, seperti yang terjadi pada 2023 dan lebih tinggi dari 2022.
Dalam paparannya, penyerapan beras dari dalam negeri oleh Bulog pada 2023 tercatat sebanyak 1,06 juta ton, sementara pada 2022 penyerapan beras dari dalam negeri hanya 994.651 ton. Selain itu pada 2021 penyerapan beras lokal mencapai 1,21 juta ton, dan 2020 sebanyak 1,25 juta ton.
Kendati begitu, Bayu mengakui bahwa penyerapan beras dalam negeri tahun ini akan lebih menantang seiring produksi yang diperkirakan anjlok.
Baca Juga
Adapun, kerangka sampel area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan adanya defisit beras hingga 2,6 juta ton selama periode Januari - Juli 2024. Di sisi lain, operasional sentra penggilingan padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) milik Bulog juga masih belum maksimal.
"Untuk MRMP sudah beroperasi 83% dari total kapasitas. Masih ada beberapa masalah teknis yang harus kami perbaiki," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka mendesak agar pengadaan beras dari dalam negeri oleh Bulog tidak didominasi untuk kebutuhan CBP. Menurutnya, Bulog juga harus maksimal dalam menyerap beras dalam negeri untuk kebutuhan komersial.
"Saya minta Bulog jangan cuma beli CBP, tapi beli juga beras komersial, jangan selalu CBP 90%, beras komersialnya hanya 10%, coba kasih imbang lah supaya Bulog ini menjadi pemain utama," tutur Suhardi dalam kesempatan yang sama.
Suhardi membeberkan, selama ini mayoritas beras komersial dikuasai oleh swasta. Alhasil, pemerintah selalu kesulitan dalam mengendalikan harga dan inflasi beras. Di sisi lain, menurut Suhardi penyaluran beras CBP hanya menyasar pada masyarakat ekonomi bawah.
"Karena yang makan [beras] CBP itu hanya golongan miskin, golongan menengah ke atas itu golongan [beras] komersial yang ini banyak menyumbang inflasi, Bulog harus mengambil peran yang lebih besar," jelasnya.
